GALAMEDIA - Angka 13 bagi sebagian orang dianggap sebagai angka sial. Tapi itu hanyalah mitos belaka, terutama bagi Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang pada 19 Juni 2020 lalu baru saja merayakan hari jadinya yang ke-13.
Di usia remaja, KBB mendapat kado istimewa berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya begitu BPK RI menyampaikan bahwa KBB meraih WTP untuk LKPD 2019. Hasil laporan BPK tersebut disampaikan secara virtual.
Baca Juga: 22 Musim Bermain di NBA, Vince Carter Akhirnya Resmi Pensiun
"Alhamdulillah menginjak usia 13 tahun Kabupaten Bandung Barat meraih WTP. Setelah sebelumnya tiga kali discalemer dan 8 kali Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Bupati Umbara di Ngamprah, Jumat 26 Juni 2020.
"Ini menjadi kado Istimewa tidak hanya buat Pemkab Bandung Barat tapi juga seluruh masyarakat," tambahnya.
Ia mengaku bangga sekaligus terharu, karena capaian WTP menunjukkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik.
Baca Juga: Terungkap, Rumah Nus Kei Sudah Disirami Bensin dan Siap Dibakar
"Mereka (ASN) mampu mengimplementasikan jargon Lumpaat. Ini juga menjadi anugrah bagi kita semua di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.
Ia mengatakan, sikap bawel, keras sampai meluapkan kemarahan kepada ASN agar terus meningkatkan kinerjanya tidak sia-sia. ASN menyadari bahwa apa yang
disampaikannya demi perbaikan kinerja pemerintah daerah.
"Walaupun sekarang sudah WTP, bukan berarti kita harus berpuas diri. Sebab kekurangan pasti masih ada, makanya tidak boleh berleha-leha. Kita perbaiki sedikit-sedikit semua yang masih jadi kekurangan," ajak Umbara.
Baca Juga: Kader di Jabar Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Pembakaran Bendera PDIP
Bupati menambahkan, setelah WTP tercapai, target selanjutnya adalah menjadikan KBB sebagai daerah zona hijau di masa pandemi Covid-19. Saat ini KBB masuk zona biru dan peluang hijau sangat besar.
"Sekarang kami juga tengah berupaya menggerakkan roda perekonomian. Pekan depan, lahan milik Pemkab Bandung Barat akan dimanfaatkan oleh warga yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian," tuturnya.
"Luas lahan yang kita siapkan sekitar 10 hektare. Harapannya para korban PHK kembali bisa mendapat penghasilan sebelum pandemi Covid-19 berakhir. Mungkin kalau mereka berminat bisa alih profesi jadi petani," ujar dia.***