GALAMEDIANEWS – Sebanyak 8 partai politik atau parpol menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi.
Kesepakatan 8 partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 tersebut dihasilkan melalui pertemuan yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu 8 Januari 2023.
Ke-8 partai politik peserta Pemilu 2024 yang menolak sistem proporsional tertutup tersebut yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Nasdem.
Baca Juga: Jadwal Semifinal Piala AFF 2022 Vietnam vs Indonesia Hari Ini, Tayang Jam Berapa?
Oleh karena itu, mereka pun tetap menegaskan agar Pemilihan Umum 2024 tetap dilakukan secara terbuka.
“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berazaskan kedaulatan rakyat. Dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” ujar Airlangga.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
“Kami Partai Demokrat menolak keras upaya mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikkan kerja keras kader partai dalam membina konstituen,” ujar AHY.
Baca Juga: Baru Keluar KODE REDEEM FF Free Fire Senin 9 Januari 2023, Segera Klaim di Situs Resmi Garena
Atas kesamaan sikap dari beberapa partai politik tersebut, diadakanlah pertemuan pada Minggu, 8 Januari 2023 yang menghasilkan butir kesepakatan sebagai berikut:
- Menolak Sistem Proporsional Tertutup
Delapan partai politik sepakat untuk menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia.
Kemajuan demokrasi telah dilaksanakan sejak era reformasi, dan ke-8 partai politik sepakat sistem pemilu tertutup sebagai kemunduran demokrasi.
- Sistem Proporsional Terbuka Sistem Paling Tepat
Ke-8 partai politik sepakat bahwa sistem Pemilu 2024 dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.
Dan sistem terbuka inilah yang sudah dijalankan selama tiga kali pemilu.
Menurut Airlanga, adanya gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka akan menjadi preseden buruk bagi hukum di Indonesia.
“Dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem,” ujarnya.
- KPU netral dalam menjalankan Pemilu 2024
Kesepakatan 8 partai politik berikutnya yakni mereka meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024 dengan terus menjaga netralitas dan independensi.
Karena hal itu sesuai dengan perundang-undangan, sehingga mereka mendorong KPU tetap menjalankan kontestasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Menjalani Pemilu 2024 dengan Persaingan Sehat
Butir kesepakatan berikutnya yakni mereka berkomitmen untuk bersaing secara sehat dan damai di pemilihan umum nanti.
“Kami brerkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” ujar Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Pertemuan tertutup tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat AHY, dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
Hadir pula Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berserta Sekjen Johnny Gerard Plate.
Gerindra tidak mengirimkan perwakilan tapi menyatakan dukungannya terhadap pertemuan yang menolak Pemilu 2024 jika dijalankan dengan sistem proporsional tertutup karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi.***