GALAMEDIANEWS – Wacana Pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional tertutup semakin menguat dengan diajukannya gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 dianggap mampu menghemat biaya politik hingga Rp 40 triliun, benarkah demikian?
Kendati mampu hemat biaya politik hingga Rp 40 triliun, sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 ini dinilai akan menurunkan kualitas demokrasi.
Bahkan 8 partai politik peserta Pemilu 2024 sepakat menolak sistem proporsional tertutup yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
Ke-8 partai politik yang menolak sistem tersebut yakni Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, PKB dan Nasdem.
Baca Juga: HEBOH Venna Melinda vs Ferry Irawan, Ibu Verrel Bramasta Laporkan Dugaan KDRT
“Kami Partai Demokrat menolak keras upaya mengembalikan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikkan kerja keras kader partai dalam membina konstituen,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Ke-8 partai politik tersebut menganggap sistem proporsional tertutup menjadi preseden buruk yang melukai hak rakyat sebagai pemilih.
Hemat Biaya Politik
Kendati demikian, pengamat politik dari Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Prof. Muradi mengatakan, sistem proporsional tertutup bisa dipertimbangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebab, sistem tersebut bisa menghemat biaya politik hingga Rp 40 triliun.
Dengan sistem proporsional terbuka Muradi mengatakan ada 3 biaya politik yang harus dikeluarkan, yakni biaya kompetisi internal partai, biaya kompetisi antar partai di daerah pemilihan (dapil) dan biaya kompetisi calon antar partai di dapil.
“Kalkulasi saya bisa 70 hingga 80 triliun (rupiah) cost politic-nya. Dengan proporsional tertutup, bisa hemat 35 hingga 40 triliun. Artinya, hematnya besar,” kata Muradi kepada GalamediaNews via telefon, Senin, 9 Januari 2023.
Baca Juga: Soal rencana Klasifikasi SIM C, Ini Pendapat Praktisi Keselamatan Berkendara
Memperkuat Identitas Partai Politik
Selain hemat biaya politik, lanjut Muradi, alasan mengapa sistem proporsional tertutup layak dipertimbangkan, karena selama masa reformasi atau hampir 24 tahun ini memakai sistem terbuka, masih belum juga menguatkan identitas partai politik di Indonesia.
“Itulah yang kemudian membuat proses politiknya menjadi sangat cair atau bisa dikatakan liberal. Jadi, mewacanakan sistem proporsional secara tertutup juga perlu dipertimbangkan, karena sistem terbuka ini mengalahkan hal yang substansi,” ujar Muradi.
Dengan sistem proporsional terbuka, lanjut dia, orang dengan kapasitas yang tepat untuk mengisi badan legislatif seperti pakar hukum tata negara misalnya, akan kalah dengan artis yang ikut mencalonkan diri.
“Orang kemudian memilih bukan pada kapasitas, tidak ada campur tangan partai pada akhirnya,” ujar Muradi lagi.
Dua Syarat Pelaksanaan Sistem Proporsional Tertutup
Menurutnya, sistem proporsional tertutup baik untuk dipertimbangkan dalam Pemilu 2024 asal dilakukan dengan dua syarat berikut:
Baca Juga: 5 Kuliner Pedas Mantab di Bandung, Rekomendasi Wisata Makan Enak dan Hits
- Partai politik mengedepankan mekanisme penguatan dalam level legislasi di parlemen.
“Yang dikhawatirkan itu kalau proporsional tertutup, maka menguatkan kontrol partai,” kata Muradi menambahkan.
- Sebelum dilakukan secara tertutup, partai harus menyajikan siapa saja nama-nama calon yang akan duduk di badan legislatif untuk memperkuat kerja-kerja parlemen.
Sehingga nama-nama yang akan duduk di badan legislatif nanti adalah orang-orang tepat yang memang memiliki kapasitas terbaik untuk melakukan kerja-kerja parlemen, bukan sekedar selebriti yang memiliki elektabilitas tinggi.
Oleh karena itu, partai diharapkan memiliki identitas yang jelas, sehingga saat rakyat memilih tidak seperti pasar bebas sebagaimana sistem pemilihan terbuka selama ini.
“Memang di satu sisi, proporsional terbuka ini memberikan edukasi yang baik ke publik. Tapi di sisi lain kemudian terjebak dengan politik demokrasi yang cenderung mengarah ke liberal. Yang akhirnya membuat anggota DPR yang ada di parlemen tidak cukup bisa menguasai isu-isu tertentu,” ucap Muradi lagi.
Oleh karena itu, lanjut dia, sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 layak dipertimbangkan selain untuk menghemat biaya politik, juga untuk menguatkan identitas partai.***