GALAMEDIANEWS - Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil akan berhadapan dengan tugas berat selepas 5 September 2023 mendatang atau berakhirnya kepemimpinan RK dan Uu Ruzhanul Ulum.
Pj Gubernur Jabar tak cuma harus menjaga kinerja Pemprov Jabar, tapi juga akan berhadapan dengan dampak dari panasnya suhu politik di masa Pemilu 2024 mendatang.
Pandangan tersebut datang dari Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Bedi Budiman. melihat tantangan yang akan dihadapi Pj Gubernur Jabar, membuat DPRD harus benar-benar mengusulkan sosok pengganti Ridwan Kamil.
Baca Juga: 6 Tempat Wisata di Bekasi yang Lagi Hits, Cocok untuk Anak, Murah Tapi Punya View Bagus dan Keren
Seperti diketahui, masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Wakil Ggubernur Jabar akan berakhir pada 5 September 2023. Keduanya sudah memimpin Jawa Barat sejak tahun 2018.
Terdekat, DPRD Jabar akan mengusulkan sosok Pj Gubernur yang akan bertugas hingga keluar hasil Pilgub 2024. Legislator sudah memiliki kriteria sosok yang pantas memimpin provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
Bedi Budiman menuturkan, nama-nama yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil pada prinsipnya baru akan ditentukan pada September 2023.
"H- sebulan itu DPRD bersurat tentang habis jabatan Gubernur Jabar. DPRD hanya mengusulkan. Sesuai pelajaran kemarin, usulan dari DPRD Tasikmalaya ternyata keputusa diluar DPRD. Mendagri punya hak juga," jelas Bedi, kemarin, Rabu, 31 Mei 2023.
Tidak Asal Pilih
Bedi menuturkan, DPRD Jabar kemungkinan akan mengusulkan sosok-sosok yang berkompeten dan tidak asal pilih karena beratnya tugas Pj Gubernur Jabar ke depan.
Baca Juga: 15 Link Twibbon Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, Keren dan Gratis
Seperti diketahui, Pj Gubernur Jabar nantinya akan memimpin selama satu tahun lebih hingga keluar hasil Pilgub 2024.
Sosok yang akan dipilih nanti, kata polisiti PDIP ini, adalah yang memiliki pemahaman Jabar secara kepemerintahan dan segala macamnya. Pasalnya, Jabar memiliki kompleksitas yang tinggi, ditambah Pj Gubernur nantinya akan ikut menjaga kondusifitas Pemilu 2024.
"Yang memahami Jawa Barat. Karena Jabar dengan kompleksitas tinggi. Penduduk banyak. Selain itu Pj ini kan hadapi pemilu. Biasanya politik di Jakarta bisa imbas ke Jabar. Jadi Pj sebagai Forkopimda harus bisa cepat adaptasi," ungkapnya.
Disinggung apakah sosok akan dipilih nanti dari kalangan pejabat di tingkat Provinsi Jabar atau di tingkat pusat, Bedi memastikan hal ini belum bisa disampaikan.
DPRD, katanya, baru akan memutuskan pada September nanti. Namun, dipastikannya sosok yang akan dipilih adalah yang memahami Jabar.
Harus Netral
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu mengatakan, sosok yang akan diusulkan harus memiliki latar belakang yang netral.
Baca Juga: 5 Wisata Kuliner Legendaris di Bekasi yang Wajib Dicoba, Tawarkan Cita Rasa yang Tak Pernah Berubah
Baca Juga: LP3HI akan Gugat Bareskrim Polri Jika Kasus Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Firli Bahuri Tak Lanjut
Sosok Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil, ujar politisi PKS ini, haruslah orang yang tidak ikut bermain politik praktis. Apalagi, tahun depan akan dimulai Pemilu serentak 2024.
"Yang dibutuhkan sosok yang intinya harus mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan," ujar Haru, baru-baru ini.
"Jadi artinya harus punya kapasitas, wawasan, kredibilitas dan juga harus punya integritas harus netral jangan sampai pj ikut bermain. Kalau Pj ikut bermain, itu nanti jadi rusak tatanannya," tambahnya.
Haru tidak mempersoalkan latar belakang sosok Pj yang akan menggantikan Ridwan Kamil. Mau dia itu seorang jenderal aktif atau birokrat murni, tidak akan dipersoalkan sepanjang netral dan tidak ikut politik praktis.
"Yang penting sesuai dengan perundang-undangan, dan yang bersangkutan mampu menjaga amanatnya. Kalau kira-kira mau ikut main (politik praktis) jangan jadi Pj, mundur saja. Jadi jangan sampai Pj ikut jadi calon nanti repot," tegas mantan anggota DPRD Kota Bandung ini.
Haru memastikan, sejauh ini DPRD Jabar belum mengantongi nama-nama yang akan diusulkan menjadi Pj ke Kemendagri. Usulan akan disampaikan setelah habisnya masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.***