GALAMEDIANEWS – Konflik bersenjata yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Konflik berkepanjangan ini menyebabkan jutaan orang terpaksa harus mengungsi keluar dari rumah mereka untuk mencari perlindungan di negara lain.
Hal ini akhirnya mengharuskan Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) melalui United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk merancang berbagai program bantuan untuk para pengungsi yang salah satunya disebut sebagai Regional Refugee Response Plan (RRP).
RRP merupakan program yang dirancang PBB untuk membantu mempermudah para pengungsi dari Ukraina untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan mereka di negara tujuan masing-masing.
Program RRP ini diadakan dengan memperkuat kapabilitas negara penerima untuk mengurus para pengungsi yang datang dengan berkerjasama dengan berbagai partner lokal dengan total 243 organisasi/lembaga yang ikut terlibat dalam program RRP ini di berbagai negara.
Baca Juga: Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day), Sejarah dan Maknanya
Program RRP ini sudah dirancang sejak awal konflik di tahun 2022 dengan melalui banyak revisi, dan akhirnya dengan masih berjalannya konflik bersenjata di Ukraina sampai tahun 2023, maka PBB merancang kembali program RRP ini untuk sepanjang tahun 2023 terutama ditambah dengan baru masuknya Republik Moldova sebagai negara partisipan penerima pengungsi yang dijadikan fokus bantuan program RRP di tahun ini.
Target Populasi dan Cakupan Wilayah Program RRP
Program RRP ini menargetkan untuk dapat melindungi setidaknya lebih dari 4 juta pengungsi dan diperkirakan membutuhkan biaya hingga 1.7 milyar US Dollar.
Program ini difokuskan untuk memberikan bantuan pada pengungsi yang berada di Hungaria, Moldova, Polandia, Romania, Slovakia, dan negara lainnya yang masih berdekatan dengan Ukraina.
Memberikan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Fasilitas Memadai bagi Para Pengungsi
Hal utama yang dijadikan agenda dalam program RRP ini adalah menyediakan berbagai kebutuhan dasar untuk para pengungsi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan makanan, air, serta obat-obatan.
Baca Juga: “MotoGP: RNF Konfirmasi Oliveira dan Fernandez Siap Kembali ke GP Italia”
Program ini juga mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas yang akan dibutuhkan para pengungsi seperti fasilitas kesehatan, transportasi, tempat tinggal, hingga fasilitas bantuan hukum. Upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai partner lokal.
Memberikan Prioritas Perlindungan pada Kelompok Rentan
Demografis pengungsi Ukraina yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak juga menjadi perhatian program bantuan ini yang akhirnya program RRP ini juga mengupayakan perlindungan untuk pengungsi dari adanya kejahatan seperti kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan penculikan anak.
Adanya kasus pengungsi yang terpisah dari anggota keluarganya saat dalam perjalanan juga menjadi masalah yang diperhatikan dalam program ini, masalah ini juga diperparah dengan masih kurangnya pengasuh yang tersedia di negara penerima pengungsi untuk para anak yang terpisah dari orangtuanya.
Baca Juga: 7 Tempat Wisata Kuliner Malam di Bandung Terkenal, Murah dan Enak, Ada Nasi Kalong (Kelelawar)
RRP juga mengupayakan terintegrasinya kaum penyandang disabilitas dalam program bantuan yang disediakan negara penerima. Karena dalam beberapa kasus, penyandang disabilitas menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat sepenuhnya mengakses bantuan yang tersedia bahkan selalu menjadi subjek dari diskriminasi.
Memudahkan Akses untuk Dokumentasi Sipil
Banyaknya pengungsi yang tidak memegang paspor menjadi masalah tersendiri karena hal tersebut membatasi pergerakan para pengungsi.
Hal ini juga mempersulit para pengungsi untuk melakukan registrasi program bantuan yang mereka butuhkan. Meskipun beberapa negara melonggarkan aturan administrasi untuk para pengungsi, kurangnya dokumen identitas kependudukan para pengungsi Ukraina dapat mengancam keberlangsungan bantuan untuk mereka secara jangka panjang.
Program ini mengupayakan agar para pengungsi yang memiliki kekurangan dokumen kependudukan mendapat bantuan hukum yang dibutuhkan serta mencoba meningkatkan kesadaran negara penerima untuk lebih melonggarkan administrasi untuk para pengungsi terutama kelompok anak-anak untuk menghindari anak tersebut terpaksa kembali ke zona konflik.
Program RRP ini akan terus dijalankan oleh PBB sepanjang tahun 2023 karena diperkirakan konflik bersenjata di Ukraina belum akan berakhir dalam waktu dekat dan jumlah pengungsi dari Ukraina diperkirakan akan terus bertambah.***