GALAMEDIANEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui zoom meeting, Senin, 4 September 2023.
Rapat koordinasi tersebut turut membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah untuk menekan laju inflasi yang mengakibatkan naiknya harga-harga di komoditas pangan, transportasi, bahan bakar dan lain-lain.
Inflasi Global Akibat Konflik Rusia-Ukraina
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, A. Tisna Umaran yang mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna, mengatakan pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah berkaitan dengan kondisi perekonomian global.
Memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan, menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan kondisi perekonomian global mengalami tekanan inflasi di berbagai sektor.
Baca Juga: Pemkab Bandung Ikuti Rakor, Cegah Inflasi Akibat Perang Rusia Ukrania
"Termasuk juga menyebabkan krisis ekonomi di beberapa negara, dilihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi. Ada yang sampai 300 persen, 200 persen," kata Tisna Umaran.
Laju Inflasi di Indonesia Cenderung Menurun
Namun demikian, laju inflasi di Indonesia masih ter kalkulasikan secara terkendali. Sebagaimana yang pernah dipaparkan oleh Bank Indonesia dalam membahas laju inflasi.
"Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran tiga plus minus satu persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin 4 September 2023, yang dikutip dari Antaranews.
Sejalan dengan hal tersebut, A. Tisna Umaran menilai laju inflasi Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain.
"Alhamdulillah Indonesia di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen," paparnya.
Pemerintah Pusat Waspada Menghadapi Inflasi
Walaupun demikian, pemerintah pusat memandang bahwa inflasi harus diwaspadai dan dikendalikan, sehingga jangan sampai perubahan ekonomi makro dunia mengakibatkan buruknya kondisi ekonomi dalam negeri.
Baca Juga: Polteknaker Wujudkan Sinergi Dunia Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Era Society 5.0
"Karena kalau inflasinya tidak terkendali tentu akan berdampak pada ekonomi. Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," ucap Tisna Umaran.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI memantau bagaimana pergerakan inflasi di daerah di seluruh Indonesia, hingga tingkat kabupaten/kota.
"Disitu diurai supply and demand komoditas-komoditas yang berakibat langsung terhadap nilai atau angka inflasi. Khusus untuk Kabupaten Bandung merupakan daerah yang berkeseimbangan. Di satu sisi produsen, di sisi lain juga kita konsumen yang cukup besar dengan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa di Kabupaten Bandung," ujarnya.
Meski Inflasi di Kabupaten Bandung Relatif Terkendali, Pemerintah Perlu Bertindak
Tisna Umaran mengatakan bahwa dalam hal kebutuhan sebetulnya Kabupaten Bandung sudah surplus. "Namun pergerakan ekonomi tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi, jadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, secara ekonomi itu satu kesatuan," tuturnya.
Tisna menyebutkan bahwa terjadinya gejolak harga relatif terkendali. Kecuali tren harga beras yang relatif mengalami kenaikan akibat perubahan cuaca El Nino dan memasuki musim kemarau.
“Artinya per kwintal itu Rp 700.000. Bagi petani ini kesempatan yang sangat baik, karena harganya rekor tertinggi," katanya.
Plh Bupati Bandung tersebut berpendapat bahwa perlu adanya keseimbangan dari dari sisi makro pemerintah. Dengan demikian, pemerintah pusat mendorong bulog untuk mengadakan pengamanan produksi.
Melalui rakor tersebut, kondisi laju inflasi diharapkan bisa menyadarkan semua pemerintah daerah agar waspada. "Kalau itu tidak diperhatikan, diawali dari komoditas pangan, ada beras, ada bawang merah, cabe merah, telor, daging ayam akan mengalami kenaikan,” sambungnya.***