GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan agar seluruh kabupaten/kota di Jabar memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Terpadu sebagai solusi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam "Webinar Nasional Optimalisasi Peran Puskesos Sebagai Layanan Rujukan Satu Pintu Kesejahteraan Sosial" melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis, 3 September 2020.
Menurutnya, urgensi Puskesos Terpadu lahir karena pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mulai dari gelandangan, pengemis, anak jalanan, hingga tuna susila kerap tidak dilakukan secara terpadu atau satu pintu.
Baca Juga: Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga Jabar Sudah Lebih dari 50 Persen
"Situasi-situasi seperti itu (tidak terpadu) menyebabkan performa mengendalikan ekses sosial ini akhirnya jadi tidak komprehensif," tuturnya.
Ia menambahkan, Puskesos Terpadu ini akan dijadikan standar di Jabar untuk melokalisir semua permasalahan sosial dalam satu tempat. Outputnya yaitu menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu.
"Dengan adanya Puskesos Terpadu itu, semua (PPKS) ada tempatnya sehingga output-nya adalah mereka secepat-cepatnya keluar (dari Puskesos) dan memiliki skill yang bisa disalurkan secara bertanggung jawab," terang pria yang akrab disapa Emil itu.
Ia pun berharap, konsep Puskesos Terpadu ini bisa diterapkan hingga level pemerintahan terkecil yaitu desa/kelurahan.
"Kami akan memberikan dukungan jika ada kota/kabupaten yang bisa mengakselerasi Puskesos Terpadu ini," katanya.
Baca Juga: 100 Dokter Meninggal karena Covid-19, Ridwan Kamil: Hargai Pengorbanan Mereka dengan Disiplin 3M
Selain itu, Emil menyarankan agar Puskesos bisa secara mandiri mencari sumber dana, salah satunya dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR).
"Dalam melaksanakan penganggaran Puskesos itu jangan selalu berpikir (dari) dana pemerintah saja. Kalau saya hitung, dana CSR di Indonesia itu lebih dari 17 triliun rupiah," ujar dia.
"Jadi bapak/ibu di Puskesos ini harus jago dan pintar membuat proposal yang menyakinkan, sehingga sumber bantuan dari dana nonpemerintah (salah satunya CSR) ini bisa turun," sambungnya.
Dalam webinar tersebut, Emil juga memaparkan strategi yang bisa dilakukan pemerintahan di Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, antara lain dengan bantuan sosial (bansos) dan subsidi, lapangan pekerjaan, dan wirausaha.
Untuk itu, ia menegaskan, Puskesos memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan kepada PPKS agar mereka mampu mengubah kondisi dan tidak hanya bergantung kepada bansos yang diberikan.
Baca Juga: Kader PKK di Jawa Barat Berperan Penting dalam Sosialisasi AKB
"Maka di Puskesos ini memang harus menyiapkan program selain rehabilitasi juga nomor dua dan tiganya (lapangan pekerjaan dan wirausaha). Ada pelatihan, dibantu pemasaran, dan lain-lain," terangnya.
Sementara ia sendiri mengaku, pihaknya berupaya menciptakan lapangan kerja dengan memperbanyak investasi.
"Investasi ini, karena Jawa Barat indah, maka pariwisata jadi unggulan. Kemudian ekonomi kreatif, industri di mana satu hektar industri (kreatif) ini bisa menghasilkan 100 hingga 150 tenaga kerja," tambah Emil.
Sementara itu dalam paparannya, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Juliari P. Batubara mengatakan, Puskesos adalah puskesmas untuk kesejahteraan sosial.
Baca Juga: Sensus Penduduk 2020 di Jawa Barat Dimulai, Ridwan Kamil Tekankan Pentingnya Data Untuk Perencanaan
"Artinya rakyat yang merasa membutuhkan pelayanan terkait program kesejahteraan sosial bisa datang ke Puskesos itu," katanya.
Mensos menambahkan, keberadaan Puskesos juga penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, Mensos mengaku anggaran Kementerian Sosial untuk Puskesos terbatas sehingga ia mendukung adanya peran pemerintah daerah dalam kehadiran Puskesos.
"Kemensos sendiri tidak mungkin menganggarkan terlalu banyak (untuk) Puskesos karena saat ini kami diminta untuk fokus kepada program yang sifatnya bantuan atau intervensi langsung pemerintah pusat kepada yang membutuhkan," tutur Mensos.
"Jadi, solusinya pemerintah daerah juga harus menyadari pentingnya keberadaan Puskesos untuk kemudian menganggarkan (dana untuk Puskesos)," ujarnya.***