GALAMEDIA - Penangkapan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan sejumlah buruh serta mahasiswa dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Fadli Zon.
Fadli meminta aparat Kepolisian membebaskan mereka yang sebenarnya hanya berbeda posisi dengan pemerintah terkait dengan UU Cipta Kerja.
"Saya menganjurkan dan meminta pada aparat keamanan untuk membebaskan para petinggi dari organisasi KAMI, para buruh, para mahasiswa, para pelajar dan mereka yang ditangkapi karena demonstrasi untuk menolak omnibus law," tuturnya dalam tayangan YouTube Fadli Zon Official, Rabu 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Habib Rizieq Klaim Akan Pulang Kampung, Begini Sikap Tegas Pemerintah
Menurut Fadli, sejatinya penolakan terhadap omnibus law merupakan bagian dari demokrasi. Perbedaan tersebut, kata dia, sudah dijamin oleh konstitusi dan UUD 1945.
Fadli menegaskan, dalam demokrasi, perbedaan sikap, posisi, dan pandangan harus ditoleransi. Pun demikian dengan apa yang terjadi di Indonesia.
Perbedaan pandangan tak bisa disamakan dan dipaksa harus mengikuti cara pandang pemerintah.
"Tidak boleh kita diseragamkan oleh pikiran-pikiran kekuasaan," katanya.
Baca Juga: Jawa Barat Diusulkan Jadi Provinsi Sunda, Ridwan Kamil Ungkit Soal Cirebon dan Betawi
"Kekuasaan itu pun harus di challenge, harus ada check and balances, itu tugasnya di DPR adalah parlemen," tambah pria berkacamata ini.
Dalam sistem demokrasi, lanjut Fadli, selain parlemen, civil society atau masyarakat juga bertugas mengawasi kekuasaan.
Menurut Fadli, hal itu wajar terjadi. Ia secara tegas menyatakan, negara ini milik warga negara Indonesia, bukan segelintir orang.
Baca Juga: ShopeePay Day Digelar 15 Oktober Hadirkan Solusi Belanja Hemat Sambut Shopee 11.11 Big Sale
"Apa yang terjadi terhadap mereka yang ditangkapi hanya gara-gara perbedaan posisi, ini harus ditanggapi dengan serius," ujar dia.
"Ini pasti merupakan suatu ancaman terhadap demokrasi kita. Ini mereduksi demokrasi kita. Malu kita pada dunia, kita masih mengatakan kita negara yang demokratis," tandasnya.***