Network
GALAMEDIA - Sepulangnya dari tanah suci Mekkah, Habib Rizieq Shihab (HRS) sebelumnya berencana menggelar acara Safari Dakwah ke sejumlah daerah di tanah air. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) mulanya hendak mengampanyekan Revolusi Akhlak.
Namun HRS terjerat masalah setelah terjadinya penumpukan massa di Megamendung, Bogor dan Petamburan, Jakarta. Hingga HRS memilih untuk beristirahat.
Meski begitu, di sejumlah daerah terjadi penolakan kehadiran HRS di wilayahnya. Penolakan tersebut datang dari sejumlah kelompok di antaranya Banten, Bekasi, dan Medan.
Saat diminta tanggapannya oleh Akbar Faizal perihal tersebut, Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan, penolakkan tersebut bukan murni datang dari masyarakat.
Munarman mengaku telah menelusuri soal penolakkan tersebut. Misalnya di Bekasi. "Setelah ditelusuri, ternyata ada yang mengorganisir, ada pengondisian dari pihak-pihak tertentu," ujarnya dalam tayangan video pada kanal YouTube Akbar Faizal uncensored, dikutip Selasa 24 November 2020.
Baca Juga: Unggah Foto Baca Buku 'How Democracies Die', Rocky Gerung Sebut Lebih Elegan dari Menurunkan Baliho
Aksi penolakkan tersebut justri mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Seperti diketahui, Laskar Pendekar Banten pun sempat meminta maaf dengan adanya penolakan tersebut karena ikut dibawa-bawa kelompok tersebut.
"Ya saya lihat itu konstruksi ya. Sengaja dibuat-buat untuk dibentur-benturkan di kalangan bawah," ungkapnya.
Dalam perbincangannya dengan Akbar Faizal, Munarman menceritakan perihal gerakan FPI pada periode 1998-2005. Meski ia baru bergabung dengan FPI sekitar tahun 2010, Munarman mengorek-ngorek informasi dari para seniornya di FPI.
Pada periode tersebut FPI gencar melakukan berbagai aksi sweeping atau razia ke tempat maksiat.
Baca Juga: Tiga Rumah di Cireundeu Diterjang Longsoran Tanah dan Batu dari Kirmir yang Ambruk
Ia menceritakan aksi tersebut sebenarnya diarahkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memberikan informasi kepada FPI. Berbekal informasi itu, FPi melakukan aksinya dengan melakukan tindakan ke tempat maksiat tersebut.
"Kabarnya orang yang bertanggungjawab memberikan informasi itu akhirnya meminta tagihan kepada pengelola tempat maksiat itu. Dia tagih bill ke pengelolanya. Kalau tak mau dirazia makanya bayar setoran. Itu bukan petinggi, tapi dari kalangan bawah," ungkapnya.
Lebih lucu lagi, lanjutnya, orang yang memberikan informasi itu memanggil sejumlah media. Kemudian mengkambinghitamkan FPI. "Itu orang yang sama," kata Munarman seraya tertawa.
