Network
"Salah satunya dengan adanya upaya mengangkat dan melantik Komandan Menwa Mahawarman oleh Konas Menwa, dimana pejabat yang bersangkutan berasal dari Non-Menwa serta organisasi yang melantik bukan lahir dan berasal dari Bumi Siliwangi, sehingga tindakan ini dapat dikatakan ilegal," terangnya.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pasar, Operasi Tukar Wuling Hadir di Bandung
Wawan menerangkan, tindakan tersebut menggunakan pola yang banyak dipakai oleh organisasi terlarang, sebagai upaya pemecah belah organisasi yang menjunjung tinggi kemurnian Garba Ilmiah dan insan akademis yang memiliki rasa cinta Tanah Air serta dibekali kemampuan bela negara.
"Di sisi lain, tindakan ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Jawa Barat serta terindikasi digunakan untukmencapai kepentingan pribadi maupun golongan tertentu," jelasnya.
Hal ini juga bertentangan dengan Surat Telegram (ST) Dirjen Potensi Pertahanan Nomor : ST / 06 / 2001 tanggal 18 Juli 2001 yang menyatakan bahwa Komandan Resimen Mahasiswa harus dijabat oleh Senior Menwa dan dipilih dengan cara membentuk panitia di lingkungan Skomen.
Baca Juga: Terungkap, Ajay M Priatna Ternyata Lebih Kaya Dibandingkan Edhy Prabowo
Kemudian berdasarkan Surat Telegram (ST) Dirjen Sumber Daya Manusia Departemen Pertahanan RI Nomor : ST / 02 / I / 2001 tanggal 23 Januari 2001 bahwa kedudukan Skomen berada dibawah Pembinaan Pangdam sebagai Pelaksana Tugas Fungsi Departemen Pertahanan (Kemhan) dan Pabandya Wanra selaku pengawas kegiatan sehari-hari.
"Hingga saat ini, Menwa Mahawarman terus berpedoman dan menjunjung tinggi Santiaji Panca Dhama Satya yang pada salah satu isinya menyatakan bahwa Menwa haruslah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan," ungkap Wawan.
"Sehingga dalam semua kiprahnya merupakan bentuk pengabdian yang semata hanya kepada bangsa dan negara, bukan kepentingan dalam mencari kekuasaan yang menghalalkan berbagai cara hingga bertentangan dengan hukum," tandasnya menegaskan.***
