Network
GALAMEDIA - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyayangkan aksi penembakan yang membuat enam nyawa manusia hilang dalam insiden penembakan aparat kepolisian kepada rombongan Habib Rizieq Shihab, Senin 7 Desember 2020.
Dia pun menghubungkan dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang juga Wakil Bendahara umum PDI Perjuangan.
"Hukuman mati untuk koruptor yang sudah merugikan negara dan seluruh rakyat Indonesia saja masih jadi pro-kontra. Apalagi untuk kasus pelanggaran Covid-19 yang masih dalam penyelidikan. Kan belum ada tersangkanya," tutur Refly dalam tayangan video YouTube pada kanal Refly Harun, Selasa 8 Desember 2020.
Baca Juga: Ketua BPK Diperiksa KPK Soal Dugaan Suap Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
Ia menilai polisi terlalu berlebihan menembak hingga menghilangkan enam nyawa laskar FPI.
Refly Harun bertanya, apakah salah jika mereka melakukan pengawalan terhadap pemimpinnya, ulamanya? Bilapun polisi mengklaim diadang laskar FPI, maka bukan berarti harus langsung menembak mati.
Dia yakin polisi punya prosedur sebelum memutuskan melakukan penembakan hingga merenggut nyawa manusia.
"Harus diingat, enam laskar FPI itu bukan penjahat, mereka bukan juga teroris. Kalau pun harus melakukan penembakan, ada tahapannya juga, polisi tahu itu prosedurnya," sergahnya.
Baca Juga: Tetap Kerja di Masa Libur Pilkada 2020, Pengusaha Wajib Bayar Upah Lembur
Refly Harun berpendapat, kasus ini harus dibuka secara transparan agar opini tidak berkembang liar di lapangan. Apalagi antara Polisi dan FPI memberikan pernyataan yang saling bertentangan.
"Sebaiknya harus diusut oleh tim independen agar diketahui fakta sebenarnya dan bukan masing-masing malah melakukan pembenaran," ucapnya.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo memprotes keras insiden penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang mengawal Imam Besar Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh aparat kepolisian.
Baca Juga: Pendekatan Penegakan Hukum Masih Misterius, PB HMI Minta Presiden Jokowi Turun Tangan
Insiden tersebut menyebabkan enam nyawa pengawal HRS melayang.
"KAMI memprotes keras atas tewasnya enam anggota FPI pengawal Habib Rizieq Shihab di Jalan Tol Cikampek. Tindakan tersebut adalah teror brutal dan perbuatan kejam," ujar pernyataan resmi Gatot Nurmantyo bersama Din Syamsuddin dan Rochmat Wahab, Selasa 8 Desember 2020.
Disebutkan, tindakan penembakan yang menewaskan enam orang pengawal HRS hanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak Pancasilais, yakni tidak berketuhanan Yang Maha Esa dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab.
"KAMI mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut peristiwa tersebut secara obyektif, imparsial, dan transparan, guna menyingkap pelaku dan pemberi perintah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa," ujarnya.
KAMI juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun Pimpinan Polri, yang patut diduga terlibat atau tidak mencegah tindakan pelanggaran hukum dan HAM berat itu.
Baca Juga: Aa Gym Ajak Umat Islam Berdoa Agar Kebenaran Penembakan 6 Pengawal Habib Rizieq Ditampakkan Allah
"KAMI menyerukan Rakyat Pancasilais sejati untuk bersatu padu menghentikan Indonesia meluncur menjadi negara kekerasan dan anti demokrasi," tutup Presidium KAMI.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan enam anggota Laskar FPI ditembak mati lantaran melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang bertugas melakukan penyelidikan. Laskar FPI disebut melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam dan senjata api.
Hal tersebut pun langsung disanggah pihak FPI baik Munarman selaku Sekum FPI maupun menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas, "Demi Allah Rasulullah, itu fitnah".***
