Kasus Korupsi Jerat Mensos Juliari Batubara, Program Bansos Covid-19 Sudah Bermasalah Sejak Awal

- 9 Desember 2020, 08:21 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). /Antara


GALAMEDIA - Program bantuan sosial (Bansos) Covid-19 sudah bermasalah sejak awal. Sehingga korupsi dana bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara tak terlalu mengherankan.

Hal tersebut diucapkan anggota DPR Fadli Zon pada acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa malam, 8 Desember 2020.

Ia menyebutkan, pro-kontra di masyarakat terkait program ini pun sudah bergulir sejak awal pandemi. Khususnya terkait format bantuan seperti apa yang lebih efektif diberikan di tengah kondisi krisis saat ini

"Menurut saya sejak awal persoalannya adalah dari sisi kebijakan (Bansos). Kita sudah mengetahui bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra tentang (format) Bansos ini," kata Fadli.

Baca Juga: Mengerikan! Kondisi Jenazah Pengawal Habib Rizieq Dipenuhi Luka di Berbagai Bagian Tubuh

Pro dan kontra mengenai format pemberian bantuan pemerintah itu, antara pilihan Bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).  

Karena, ada satu pihak yang mengatakan Bansos lebih efektif.  Sementara ada lagi satu pihak lain yang mengatakan, pemberian bantuan melalui format cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) lebih nyata dampaknya secara ekonomi.

"Jadi pilihan pengambilan kebijakan ini (BLT) sebetulnya bisa mempersempit ruang untuk terjadinya korupsi," ujarnya.

Fadli mengaku, sejak awal dia termasuk pihak yang berpendapat bahwa pemberian bantuan melalui cash transfer atau BLT, bisa memperkecil ruang untuk korupsi.

Baca Juga: Tiga Peluru Ditembakan, 6 Nyawa Melayang: 'Jangan Hanya Cari Pembenaran Tapi Kebenaran'

Karena, dengan demikian bantuan format BLT itu akan langsung diterima oleh masyarakat yang berhak. Dan merupakan salah satu penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 secara langsung.

Fadli pun menegaskan bahwa salah satu alasan kenapa seharusnya format kebijakan yang diambil itu adalah pemberian BLT, karena dengan adanya BLT ini justru bisa menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung.

"Di mana mereka yang menerima (BLT) bisa langsung membeli barang-barang kebutuhan dari warung-warung, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya yang merupakan titik pergerakan perekonomian rakyat," ujarnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x