Network
GALAMEDIA - Total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencapai Rp22 triliun.
Nominal tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal tersebut diungkapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021.
"Jadi hasil perhitungan BPKP Itu Rp17 triliun, tapi kami menggunakan BPK Rp22 triliun sekian," katanya.
Terkait kasus tersebut, ia mengatakan Kejaksaan Agung telah menyita aset senilai sekitar Rp18 triliun terkait kasus tersebut.
Disebutkan, hingga saat ini pun penyidik masih akan terus melacak aset milik Asabri.
Baca Juga: 153 WNA China Bebas Melenggang Masuk Indonesia, Ketua MPR RI: Harus Jelaskan Urgensinya!
"Sehingga kami akan lacak terus, mungkin akan berat karena kerugian Asabri ini di atas asuransi Jiwaraya," ujarnya.
Dikatakan, Kejaksaan Agung telah mengantongi sebanyak tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi Asabri.
Menurutnya, dua dari tujuh calon tersangka itu merupakan sosok yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya.
"Ada tujuh calon, tapi yang dua antara Asuransi Jiwasraya dan Asabri sama," katanya.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendorong Kejakgung untuk menaruh perhatian lebih terhadap kasus dugaan korupsi PT Asabri.
Soalnya kasus tersebut merupakan salah satu kasus yang paling merugikan negara.
"Asabri ini diekspose, karena ini kasus dahsyat abad ini, kasus korupsi paling dahsyat abad 21 ini, saya dukung penuh," ujar Benny.
Baca Juga: Sentil Mensos Risma, Rocky Gerung: Jangan Mencari Pemulung, Carilah Pemilik Warung!
Dikatakan, masyarakat kini menunggu kerja Kejakgung untuk membongkar kasus Asabri. Termasuk mengungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 22 triliun itu.
"Tidak hanya berhenti pada tingkat pengungkapan, tetapi publik ingin mengetahui dengan jelas siapa-siapa sebetulnya yang terlibat dalam kasus ini," ujar Wakil Ketua Partai Demokrat ini.
Ia pun meminta Kejakgung transparan dalam penyelidikannya sehingga masyarakat dapat mengetahui titik terang dari kasus tersebut.
"Dalam penanganan kasus ini semua tahu proses ini berjalan adil atau tidak adil, diskriminatif atau tidak, ada yang dilindungi atau ada yang tidak dilindungi," ujarnya.***
