Network
GALAMEDIA - Pertamina telah menggandeng beberapa lembaga penegak hukum sebagai upaya penguatan Good Corporate Governance (GCG). Rencananya BUMN tersebut bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebelumnya, Pertamina juga berinisiatif untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung RI.
Kerjasama tersebut, merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.
Berkat dukungan KPK pula, Pertamina juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 Triliun yang berlokasi di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Upaya ini diapresiaso oleh sejumlah pihak. Seperti yang diungkapkan Direktur Institute Soekarno Hatta, Hatta Taliwang di Jakarta, Sabtu, 30 Januari 2021. Ia mengatakan, kerjasama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum sangat positif.
Ini dilakukan karena kepercayaan publik bisa meningkat apalagi dalam situasi penuh gonjang-ganjing korupsi, seluruh kebijakan dan keputusan Pertamina memiliki payung hukum.
“Semua berujung pada kepercayaan publik. Bahwa Pertamina bekerja dengan baik sesuai koridor hukum dan tupoksi. Melalui kerjasama dengan penegak hukum tentu ada yang menasihati, mengawasi, mengontrol, dan memberi warning supaya kebijakan Pertamina tidak keluar dari jalur hukum. Tentu itu bagus, untuk mengamankan institusi dan keuangan Negara. Yang penting, jangan ada kolusi,” ujarnya seperti dikutip Antara.
Selain meningkatkan kepercayaan publik, lanjutnya, kerjasama dengan lembaga penegak hukum juga bisa meningkatkan daya saing BUMN energi tersebut. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri.
