Peng Nian, wakil direktur dan rekan rekan di Institut Nasional untuk Studi Laut China Selatan di Hainan, mengatakan dalam jangka pendek, kudeta itu tidak mungkin memiliki konsekuensi serius untuk sabuk dan rencana jalan karena banyak proyek telah ditunda karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Dadang Supriatna Sosok Politisi yang Ikhlas
"Bahkan jika militer mengambil alih dan membentuk pemerintahan baru, saya pikir mereka akan melanjutkan proyek sabuk dan jalan ini karena mereka akan membutuhkan bantuan ekonomi China, serta dukungan politik dan diplomatik," kata Peng dikutip Galamedia dari SCMP 2 Februari 2021.
Long Xingchun, presiden Institut Urusan Dunia Chengdu, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Sichuan, mengatakan setelah pemilihan umum terbaru, banyak orang merasa bahwa Myanmar telah seperti Indonesia .
Menyelesaikan transformasi politiknya, dan stabilitas yang dihasilkan akan memungkinkan negara itu, untuk fokus pada pembangunan ekonomi.
Baca Juga: CATAT!!! Ini 7 Akun Instagram dan Website Penyedia Infrormasi Lowongan Kerja di Indonesia
Long mengatakan negara bisa menyelesaikan perbedaannya melalui ‘cara yang tidak terlalu berbahaya’, seperti melalui jalur hukum atau konsultasi politik.
“Memilih pendekatan konfrontatif seperti kudeta militer tidak hanya akan merugikan semua pihak yang berkonflik, tetapi juga rakyat Myanmar dan negaranya,” ujarnya.***