Network
GALAMEDIA – Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung menyatakan pemerintah saat ini tengah membutuhkan kritik dari berbagai pihak, termasuk media.
Pernyataan Pramono Anung tersebut senada dengan yang diungkapkan Presiden Jokowi yang meminta masyrakat Indonesia menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Setkab Pramono Anung menyampaikan hal tersebut dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Selasa ini, 9 Februari 2021.
Baca Juga: Positif Covid RI 9 Februari 2021 Bertambah 8.700, DKI Jakarta Sumbang 3.437 Kasus dalam Sehari
Lebih lanjut, Pramono Anung menyebut untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang maka harus memiliki pers yang kuat sekaligus berintegritas.
"Pers yang kuat, pers yang terdidik, pers yang berintegritas adalah syarat mutlak menjadikan bangsa ini bangsa pemenang, bangsa petarung, bangsa yang menjadi bangsa besar," ucapnya dilansir Galamedia dari laman resmi Setkab pada Selasa, 9 Februari 2021.
Pramono anung juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada para insan pers dan berpesan agar senantiasa menjaga integritas dan menjaga nilai-nilai kebenaran dalam melaksanakan tugasnya.
"Kepada insan pers, saya secara khusus ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional," ucapnya.
Baca Juga: Sita Barang Terlarang, Kalapas dan Tim Satops Patnal Lapas Gunung Sindur Geledah Kamar Hunian
"Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di ats segalanya, serta melakukan pendidikan/edukasi kepada bangsa ini," tambahnya.
Seskretaris Kabinet juga mengaku bahwa pers merupakan pengontrol utama bagi setiap kemajuan bangsa Indonesia.
"Sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang sedang membangun, sebagai bangsa yang diperkirakan akan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia, maka pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa ini," terngnya.
Menurutnya, keberadaan pers sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling terhubung di dalam ruang-ruang demokrasi.
Fungsi kontrol pers dinilai turut mebangun kehidupan berdemokrasi di masyarakat dan pemerintahan.
Untuk itu, Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga kebebasan pers di Indonesia, sejalan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.
Pramono Anung menilai bahwa kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi agar tetap berlangsung.
"Bagi Pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Bagi Pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan Pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah Pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," paparnya.
Baca Juga: Sindir Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta, Teddy Gusnaidi: Ini Proses Sunatullah, Tuhan Tidak Suka
Di sisi lain, Setkab juga berpesan agar kebebasan pers diterapkan dengan benar, terlebih bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada maraknya hoaks.
"Perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar," ucapnya.
"Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," sambungnya.***
