Jokowi Imbau Masyarakat Aktif Mengkritik Pemerintah, Jusuf Kalla: Demokrasi Kita Terlalu Mahal

- 13 Februari 2021, 20:43 WIB
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. /instagram.com/@jusufkalla

"Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya," terangnya.

"Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," tambahnya.

Menurutnya, karena demokrasi di Indonesia mahal maka timbul upaya pengembalian ivestasi hingga terjadi korupsi.

"Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka disitulah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah terjadi," ucapnya.

Baca Juga: Loyalis Dede Yusuf Akan Solid Mendukung AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Dengan demikian, Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Adanya check and balance tersebut berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberpa waktu lalu yang meminta agar masyarakat lebih aktif mengritik pemerintah.

Namun, pernyataan Jokowi itu justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Baca Juga: MIRIS!! Anak Remaja Edarkan Narkoba Jenis Sabu Atas Perintah Ibunya

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x