Network
GALAMEDIA – Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengimbau kepada masyarakat untuk aktif mengkritik kinerja pemerintah. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Senin 8 Februari 2021 lalu.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Presiden Jokowi dilansir Galamedia dari saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut menyampaikan pendapatnya.
Baca Juga: Miyabi Ngaku Sempat Terkaget-kaget Dirinya Masuk Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia
JK sapaan akrabnya, berkomentar mengenai pernyataan Presiden Jokowi dimulai dengan pembahasan terkait turunnya indeks demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini.
Ia menilai jika demokrasi di Indonesia memiliki 'ongkos' yang mahal hingga akhirnya system pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik.
"Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan baik," ujar Jusuf Kalla dilansir Galamedia dari saluran YouYube PKSTV pada Jumat 12 Februari 2021.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengungkapkan, jika menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan biaya yang cukup besar. Hal tersebutlah yang menjadikan demokrasi di Indonesia mahal.
Baca Juga: Cek Fakta: SBY Restui Anies Baswedan Menuju RI 1, Benarkah?
"Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya," terangnya.
"Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," tambahnya.
Menurutnya, karena demokrasi di Indonesia mahal maka timbul upaya pengembalian ivestasi hingga terjadi korupsi.
"Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka disitulah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah terjadi," ucapnya.
Baca Juga: Loyalis Dede Yusuf Akan Solid Mendukung AHY Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Dengan demikian, Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Adanya check and balance tersebut berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberpa waktu lalu yang meminta agar masyarakat lebih aktif mengritik pemerintah.
Namun, pernyataan Jokowi itu justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
Baca Juga: MIRIS!! Anak Remaja Edarkan Narkoba Jenis Sabu Atas Perintah Ibunya
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tuturnya.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengingatkan peran PKS sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.
"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol pemerintah, demokrasi tidak dapat berjalan," tutur Jusuf Kalla.***
