Network
Tuntutan MUI ini muncul karena penguasa yang terkesan selalu menghindar ketika publik menyinggung kasus ini. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang terkesan arogan dan tidak ingin mengakui kesalahan.
"Ini bahayanya jika penguasa terus-terus menghindar," ujarnya.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan, Waspadai Gelombang Tinggi Hingga 6 Meter di Palabuhan Ratu - Pangandaran
"Jadi saya menganggap bahwa sangat mungkin bila dalam dua minggu ini akan terjadi percepatan pemanasan poltik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan," lanjutnya.
Rocky Gerung pun mengungkapkan jika hal tersebut tidak akan terjadi jika Jokowi mengklarifikasinya langsung di hadapan publik.
Namun nyatanya, Jokowi hanya menyuruh pihak lain yang mengatakan bahwa kasus ini berawal dari spontanitas presiden dan masyarakat setempat.
"Kan lain kalo misalnya presiden punya feeling atau indera keenamnya bilang waduh saya melanggar prokes nih. Seharusnya dari NTT dia langsung bicara bukan malah menyuruh orang lain mengatakan jika semua itu spontanitas," ujarnya.
Hal inilah yang menjadikan beban polisi menjadi kian bertambah dan munculnya anggapan masyarakat akan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.
"Jadi menimbulkan kekisruhan. Kan enggak enak polisi memproses presiden. Demikian masyarakat sipil yang beranggapan agar polisi mesti adil dong," ujarnya.
Baca Juga: Elektabilitas Partai Gerindra Tergerus, Hingga Akhirnya Tersalip Golkar
