Network
Menteri tersebut juga mengatakan tidak bisa menindak para penjual minuman keras dikarenakan tidak adanya larangan dalam berjualan miras.
"Saat ini warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur, sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras," katanya.
Baca Juga: Kembali ke GBLA, Hari Ini Persib Latihan Dua Kali, Yuk Intip Pemain Anyar!
Kemudian, seorang putri kerajaan meminta Prabu Brama Kumbara untuk membasmi penjual dan pembeli minuman yang sudah meresahkan, namun sang raja tidak bisa beritindak tanpa landasan undang-undang.
Prabu Brama Kumbara juga menyebut, meskipun ada hukum yang jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk, namun yang perlu dipikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnnya.
Seorang Patih dalam kerajan turut ikut berkomentar mengenai apa yang terjadi, bahkan ia memohon kepada raja untuk bisa bijaksana dalam menerapkan undang-undangnya, karena pajak dari hasil miras tersebut sangat membantu pembangunan negara.
"Saya mohon gusti prabu untuk bisa bijaksana dalam menerapkan undang-undang, karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat miras dan penjualnya dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita," ucap seorang Patih tersebut.
Sementara itu, seorang pengurus kerajaan lainnya mengatakan ada hal yang lebih penting ketimbang mementingkan pemasukan untuk negara, yaitu rusaknya perilaku anak-anak.
Hal senada juga diucapkan Prabu Brama Kumbara yang menyebut kerusakan watak dan perilaku sangat sulit untuk diperbaiki, dan perilaku yang buruk para pemuda akan memberikan citra yang buruk bagi negara.
