Network
GALAMEDIA - Konflik dualisme kepengurusan Partai Demokrat masih terus berlanjut. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat di dalamnya. Namun hingga kini Presiden Jokowi belum mengeluarkan tanggapannya terhadap hal tersebut.
Sikap diamnya Jokowi kini menjadi sorotan, sekaligus menimbulkan pertanyaan dalam benak publik, "Apakah istana terlibat dalam kekisruhan yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat?".
Hal tersebut mendorong pengamat politik dari President University, Muhammad A.S Hikam angkat bicara untuk menanggapi sikap president tersebut.
Baca Juga: Manchester United vs AC Milan: Dilanda Badai Cedera, Rossoneri Berharap Hasil yang Terbaik
Dilansir Galamedia dari Mata Najwa pada Rabu, 10 Maret 2021, Muhammad A.S. Hikam melihat terdapat tiga cara menginterpretasikan sikap Jokowi tersebut.
Yang pertama, Jokowi bersikap diam karena tidak ingin menimbulkan intervensi kepada publik terhadap konflik tersebut.
"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi," ujar Muhammad A.S. Hikam kepada Najwa Shihab saat diwawancarai pada Rabu, 10 Maret 2021.
Kedua, pergesekan juga sedang dialami Jokowi di dalam istana. "Diam karena internal di dalam istana juga, sedang mengalami pergesekan," kata Muhammad A.S. Hikam.
Dan Yang ketiga, Jokowi diam karena memang sedang mengalami kebingungan, serta tidak mengetahui bagaimana cara menyikapi konflik tersebut.
Baca Juga: Malam Kandil, Tradisi Unik Turki dalam Memperingati Isra Mi'raj
Walaupun demikian, Muhammad A.S. Hikam meyakini, bahwa publik kin sedang bereaksi, bahwa istana terlibat di dalam kekisruhan yang terjadi di tubuh Demokrat tersebut.
Dengan sikap diamnya presiden, seolah itu membiarkan kegaduhan ini terjadi.
Hal tersebut dituturkannya, mengingat Moeldoko merupakan orang dari istana, merupakan hal yang sangat sukar untuk tidak membuat publik berpikiran istana tidak mengetahui apapun mengenai kekisruhan tersebut.
"[Sikap diam] Ini seolah-olah membiarkan adanya campur tangan pemerintah. Bagaimana melihat ini pribadi? Karena pemerintahan adalah wilayah publik. Jadi tidak mungkin menghilangkan kesan itu," lanjut Muhammad A.S. Hikam.
Menurutnya, kesan publik yang seperti ini harus segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi kedepannya.***
