Partai Demokrat Moeldoko Digugat Kubu AHY ke Pengadilan, Razman: Kita Hadapi, Biar Kita Adu

- 13 Maret 2021, 20:25 WIB
Kader dan Pengurus DPC Partai Demokrat Soloraya melakukan aksi turun ke jalan menolak hasil KLB Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu, 10 Maret 2021.
Kader dan Pengurus DPC Partai Demokrat Soloraya melakukan aksi turun ke jalan menolak hasil KLB Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu, 10 Maret 2021. /ANTARA/Mohammad Ayudha

GALAMEDIA - Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Razman Nasution mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

Seperti diketahui, gugatan itu terkait dengan pelanggaran perundang-undangan.

Baca Juga: Persib vs Tim PON Jabar: Cetak Brace, Frets Butuan Makin Termotivasi Hadapi Piala Menpora

"Itu (gugatan,red) tidak ada masalah "clear", kita hadapi, kita tunggu mereka bawa 11 pengacara saya lihat," tegas Razman di Polda Metro Jaya, Sabtu, 13 Maret 2021.

Razman meminta kepada kubu AHY untuk melengkapi bukti-bukti pelanggaran agar dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Tidak asal menyampaikan pelanggaran tanpa didukung dasar yang kuat.

"Cuma saya minta kalau debat bawalah anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART), undang-undang partai politik biar kita adu," tegas dia.

"Saya (melaporkan,red) melanggar ini dan itu saya bawa dasarnya, majelis tinggi melanggar mahkamah ini ada semua AD/ART," kata dia.

Baca Juga: Tanya Akankah Kita Biarkan? Amien Rais: Kini Sudah Masuk Tahapan It's Now or Never, Tomorrow Will Be Too Late

"Itu masih dalam proses pelaporan kita juga, tapi orang yang melaporkan nanti beda, saya hanya mengkomunikasikan urusan dengan hukum dan advokasi," sambungnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggugat sejumlah politisi yang menggelar kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, minggu lalu, ke PN Jakarta Pusat karena mereka diyakini telah melanggar aturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, para tergugat itu diyakini telah melanggar AD/ART sebagai dasar hukum tertinggi partai.

Kemudian melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2/2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Baca Juga: Pernikahan Atta-Aurel Bakal Tayang Live di TV, Komika Uus: Artis Lain Boleh Punya Haters, Dia Mah Ga Boleh

"Sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya Pasal 26, (disebutkan, red) bahwa kader yang telah diberhentikan atau dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat," tegasnya.

"Itu salah satu pasal saja yang kami sebutkan, tapi ada pasal-pasal lain yang juga kami sampaikan dalam gugatan ini," kata Herzaky didampingi beberapa anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat, Jumat lalu.

Dalam gugatan tersebut, para tergugat jumlahnya mencapai 10 orang, juga melanggar AD/ART partai, sebagaimana telah ditetapkan dalam Kongres Partai Demokrat Kelima, dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.

DPP Partai Demokrat menunjuk 13 orang sebagai penasihat hukum, yang di antaranya adalah Bambang Widjojanto, Mehbob, Muhajir, Yandri Sudarso, Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Rony E Hutahaean, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedhi Wijardjo, Diana Fauziah, dan Reinhard R Silaban.

Baca Juga: Prabowo Subianto Beri Sambutan Meriah di Hambalang, Airlangga Hartarto: Saya Sangat Terkejut

Kedua kubu Partai Demokrat telah saling melayangkan gugatan pelanggaran UU partai politik ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Laporan Partai Demokrat kubu AHY telah diterima PN Jakarta Pusat pada Jumat (12/3).

Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah mengumumkan sidang perkara gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah politisi, salah satunya, Marzuki Alie, untuk sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan digelar pada 23 Maret 2021.

Sedangkan sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh politisi Jhoni Allen untuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan digelar pada 17 Maret 2021.***

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x