Sebut Kudeta Moeldoko Demi Kepentingan Penguasa, Peneliti Politik UI: Partai Demokrat Jadi Target Operasi

- 14 Maret 2021, 16:57 WIB
Pengamat Ilmu Politik dari UI, Chusnul Mar'iyah.
Pengamat Ilmu Politik dari UI, Chusnul Mar'iyah. /Twitter/@juanitaelias/



GALAMEDIA - Aktivis dan peneliti politik Chusnul Mar’iyah menilai aksi kudeta Moeldoko terhadap Agus Harimurti YUdhoyono (AHY) dari jabatan Ketua Umum  Partai Demokrat bukan hanya untuk memuluskan pencalonan kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu di Pilpres 2024.

Dosen ilmu politik Univesitas Indonesia (UI) ini menyebutkan, ada berbagai kepentingan lainnya, termasuk oligarki ekonomi dan politik.

Ia menilai ada bayang-bayang kepentingan besar yang menyusup di belakang aksi kudeta tersebut.

“Semuanya untuk kepentingan 2024,” ujar peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari University of Sydney, Australia pada tahun 1998 ini dalam akun Realita TV di YouTube, dikutip Minggu, 14 Maret 2021.

Chusnul Mar'iyah pada acara diskusi secar virtual.
Chusnul Mar'iyah pada acara diskusi secar virtual.


Menurut  mantan komisioner KPU ini, Partai Demokrat menjadi ancaman lantaran berhasil merebut simpati rakyat dengan jargon ‘berkoalisi dengan rakyat’.

Dikatakan, Jargon ini mengena ke hati masyarakat karena rakyat sudah jenuh dengan kondisi mayoritas partai yang mengekor di belakang pemerintah.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Bollywood India Terbaik Pasti Baper!

“Jadi siapa pun yang dinilai menjadi ancaman bagi penguasa bakal menjadi target operasi,” ucapnya.

Bahkan sebelum Demokrat dipecah-pecah, Chusnul mengatakan, sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan tokoh yang kritis ditangkapi.

Dia mencontohkan kasus Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan lainnya.

“Jadi ini yang oposisi dihabisi. Balik lagi model otoriter di rezim orde baru,” katanya.

Dia juga menyoroti pidato Moeldoko di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara sesaat setelah KLB Demokrat.

Baca Juga: Wacana Jokowi 3 Periode, Golkar-Gerindra Bertemu, Rocky: Mereka Bersiap Duet di 2024  

Moeldoko saat itu menyatakan apa yang dilakukannya dalam rangka menjaga demokrasi di Indonesia.

“Pidato itu dikatakan Moeldoko tanpa rasa canggung, tanpa beban, ditambah lagi tanpa etika menurut saya,” ujarnya.

Dikatakan, pengambilalihan Partai Demokrat merupakan upaya merusak demokrasi. Juga bagian dari persekongkolan politik dengan ekonomi dari kepentingan-kepentingan para bandar sejak pemilu 2014 hingga 2019.

Baca Juga: Sinopsis dan Live Streaming Ikatan Cinta 14 Maret 2021: Aduh, Aladin Gagal On The Way

“Semua elemen bangsa harus mencari cara bagaimana caranya memperbaiki itu semua,” tegasnya.

Dia mengingatkan para wakil rakyat di parlemen bahwa mereka bukan wakil para penguasa.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x