Network
GALAMEDIA - Ramai diperbincangkan publik perihal perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, kali ini muncul usulan agar Joko Widodo berpasangan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ajuan tersebut disampaikan oleh salah satu pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari.
Menanggapi rekomendasi pencalonan Jokowi dan Prabowo dalam Pemilu 2024, profesor dari Universitas Monash Australia, Ariel Heryanto melayangkan sebuah komentar.
Komentar tersebut disampaikan Ariel Heryanto melalui sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya @ariel_heryanto, pada Rabu, 17 Maret 2021.
Baca Juga: Usai KLB Demokrat, DPD Partai Demokrat Sumut 'Haramkan' Penggunaan Atribut Partai Tanpa Izin
Ariel Heryanto tampak menyarankan agar bentuk pemerintahan negara Indonesia diubah menjadi sebuah kerajaan jika memang benar ke depannya Jokowi dan Prabowo Subianto akan berkoalisi dalam Pilpres 2024.
https://twitter.com/ariel_heryanto/status/1371656525316427779
"Ah, nanggung. Bagaimana kalau kita usul, Republik diganti kerajaan saja? Biar jadi makmur, aman, tentram, gemah ripah lohjinawi. Semua bahagia," kata Ariel Heryanto dilansir Galamedia dari akun Twitter @ariel_heryanto.
Lebih lanjut lagi, Ariel Heryanto dengan satire menduga tindakan apa yang akan diambil pemerintah jika ada masyarakat yang protes soal pencalonan itu.
"Kalau ada yang nyinyir, kasih saja pidana penghinaan, hukum anti-subversi, anti-teroris, atau sebagainya," ujar Ariel Heryanto.
Sementara sebelumnya, Muhammad Qodari mengusulkan pasangan Jokowi-Prabowo dalam Pilpres 2024 dengan maksud untuk menghindari polarisasi pada masyarakat.
Tidak hanya itu, pasangan Jokowi-Prabowo, diusulkan lantaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra adalah dua partai yang besar saat ini.
Baca Juga: Gita Dewi Mulyani Wasit Cantik dan Berhijab Ingin Wasitin Persib, Begini Transformasinya
Berdasarkan prediksi Qodari, PDIP dan Partai Gerindra, mampu mendapat 20 persen suara, sedangkan segi oposisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak sampai 20 persen suara.***
