Network
Furqon pun mempertanyakan fungsi pengawasan yang menjadi tugas legislatif daerah.
"Apakah anggota legislatif tidak mampu mengawasi roda pemerintahan daerah, sehingga kejadian serupa bisa berulang? Ini perlu menjadi perhatian bersama," tegas dia.
Lebih prihatinnya lagi, lanjut Furqon, baru-baru ini tersiar kabar di media adanya pemeriksaan terhadap anggota legislatif Jawa Barat periode 2014-2019. Pemeriksaan itu terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap bantuan Pemrov untuk Kabupaten Indramayu tahun 2019.
"Jika dugaan itu terbukti, maka Jawa Barat benar-benar dalam dalam situasi darurat korupsi," kata dia.
PSI pun menyoroti fakta bahwa ada oknum bupati/wali kota yang melanjutkan tradisi korupsi kepala daerah sebelumnya. Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat menjadi contoh paling tragis.
Baca Juga: Apa?! Pangeran Tahu Bahwa Arga Saudara Kandungnya: Sinopsis Putri untuk Pangeran 24 Maret 2021
"Sejak pemekaran, kepala daerah terpilih di kota dan Kabupaten itu menjadi langganan KPK. Artinya tidak ada efek jera atas penindakan oleh KPK," nilai Furqon.
DPW PSI Jabar mendesak legislatif di semua level untuk ikut aktif mengawasi dan memberi masukan pada Kepala daerah. Tujuannya agar penyelenggaraan pembangunan di daerah Jawa Barat berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat Jawa Barat.
PSI juga memandang perlunya transparansi APBD. Pemda perlu membuka akses seluas mungkin terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, dengan demikian masyarakat dapat ikut mengawasi serta aktif dalam strategi pencegahan tindak pidana korupsi di Jawa Barat.
Selain itu, PSI merasa perlu menegaskan bahwa tindak pidana korupsi sungguh-sungguh merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat.
