Network
GALAMEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti delapan titik rawan korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah.
Praktik korupsi itu pun tak menutup kemungkinan bisa terjadi di Jabar. Oleh karena itu, KPK mengajak DPRD Jabar untuk melakukan pencegahan dini bersama-sama dengan Pemprov Jabar.
Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Yudiawan Wibisono saat sosialisasi program anti korupsi, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin 22 Maret 2021.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Apresiasi Pusat Vaksin di SPOrT Jabar
Di awal penyampaian materi, Yudiawan mengingatkan ada tiga hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah karena hal-hal tersebut berdampak buruk bagi kelangsungan bernegara.
Pertama, paham radikalisme yang berbuntut terorisme dan disintegrasi bangsa. Kedua, narkoba yang merusak mentalitas generasi muda dan masadepan bangsa.
"Ketiga adalah perilaku korupsi yang menghambat tatanan pembangunan perekonomian bangsa bahkan bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan," tegasnya.
Ia mengilustrasikan infastruktur yang roboh dan menimbulkan korban karena dibangun tidak sesuai spesifikasi akibat anggarannya dikorupsi.
Lebih lanjut Yudiawan menyatakan, kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak korupsi yang terdapat dalam delapan Intervensi KPK atau Monitoring Center of Prevention (MCP).
