Network
Baca Juga: Soal Impor Beras, Rocky Gerung: Ada Permainan Politik, Makanya Harus Dengar Kepala Daerah
KPK, ujar Yudiawan, fokus pada delapan aspek yang merupakan titik kerawan korupsi. Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
"Ini yang menjadi intervensi KPK, supaya hal tersebut dapat dibantu teman-teman DPRD Jawa Barat untuk berkordinasi dengan Pemprov," harapnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman merespon positif dan mendukung sepenuhnya tindakan pencegahan KPK yang termaktub dalam kedelapan bidang program intervensi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Yudiawan.
"Kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di dprd jabar. Apalagi pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bersama," tutur Bedi.
Selaras dengan KPK, ujar Bedi, Komisi I saat ini tengah melakukan fungsi pengawasan terhadap aset-aset milik daerah. Termasuk melakukan sejumlah langkah dalam upaya mengamankan aset milik daerah tersebut.
Baca Juga: DPR Minta Menhan Sesuaikan Pembelian Alutsista Militer dengan Kemampuan APBN
Ia menyebut, sinergi dengan aparat penegak hukum mutlak diperlukan dalam upaya menertibkan dan mengamankan aset daerah, untuk selanjutnya aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk sarana kemakmuran umum.
"Dalam forum tadi saya sempat berdialog dengan pak Yudiawan soal aset daerah ini. Beliau merespon untuk membantu dalam hal penertiban dan pengamanan aset Pemprov Jabar karena memang pelibatan aparat penegak hukum sangat diperlukan mengingat masalah aset cukup rumit dan memerlukan penanganan lintas kelembagaan," paparnya.
