Network
Bedi mencontohkan dalam persoalan sertifikasi aset masih ada sisi kelemahan daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Beruntung Pemprov Jabar kini memiliki semangat yang sama untuk mulai berbenah, walau saya tahu mengatasi masalah tersebut haruslah ekstra kerja keras, karena sudah bertumpuk berpuluh-puluh tahun," katanya.
"Tapi dengan sinergitas antar lembaga saya optimis kita mampu mengatasinya, sehingga aset daerah aman secara kepemilikan dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran negara" tambah Bedi.
Baca Juga: Ridwan Kamil Lagi Nyari Ajudan Milenial Nih, Ayo Buruan Ikutan Mendaftar
Integritas
Pada kesempatan itu, Bedi juga menanggapi terkait banyaknya pejabat atau pemimpin daerah yang terbelit kasus korupsi.
Berdasarkan data KPK, ujar dia, sepanjang tahun 2004 - 2020 sebanyak 21 gubernur dan 129 bupati/wali kota tertangkap KPK.
"Saya juga tadi meminta tanggapan maraknya pemimpin daerah yang terkena OTT KPK. Bahkan, ironisnya sebelum menjadi pemimpin daerah mereka concern berantas korupsi tetapi ketika sudah jadi kena OTT," jelas Bedi.
Ia menyebut ada pandangan bahwa mahalnya "biaya politik" menyebabkan pejabat politik melakukan tindakan korupsi.
Bisa dikatakan, ada satu sistem yang membuat siapapun yang berkarir di politik itu, sulit untuk menolak godaan uang karena biaya politik yang mahal.
Baca Juga: Lowongan Pekerjaan PT PELNI: Simak Formasi, Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
