Network
GALAMEDIA - Pada Selasa 6 April 2021 lalu, Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) cabang se-Jakarta melakukan unjuk rasa terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah DKI Jakarta.
Kemudian pada Rabu 7 April 2021, Riza Patria, Wakil Gubenur DKI Jakarta memberikan pemaparan bahwa ia sudah memastikan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku mengerti dan memahami serta mengupayakan pentingnya penegakkan hukum, pentingnya pencegahan korupsi.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Syeikh Ajlin, Masyarakat Palestina Sambut dengan Sukacita
"Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan 'award' antikorupsi. Ini upaya kami yang terus kami tingkatkan, dan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," kata Riza di Jakarta, dikutip Galamedia dari Antara.
Dalam tuntutannya, HMI-MPO meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melihat keterlibatannya dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini juga menyebutkan dirinya tidak keberatan akan adanya aksi unjuk rasa, karena menurutnya hal tersebut dijamin oleh negara, namun dia menekankan harus dengan disertai fakta dan data.
"Negara kita adalah negara demokrasi, silahkan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, mau menyampaikan tertulis, dialog dan sebagainya, namun demikian jangan asal demo tanpa fakta dan data," ucapnya.
Riza pun memaparkan bahwa boleh-boleh saja menyampaikan aspirasi, tetapi tetap bicara sesuai data dan fakta.
