Network
GALAMEDIA – Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sofian Effendi turut mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Mahaguru ilmu administrasi negara itu menilai bahwa langkah ini akan menghancurkan bangsa Indonesia.
"Dewan Riset Nasional dibubarkan, Kemenristek dikerdilkan, tunggu saja kehancuran terjadi terhadap bangsa ini," kata Prof Sofian saat dihubungi wartawan, Senin 19 April 2021.
Prof Sofian juga menyebut peleburan ini membuat jerih payah almarhum BJ Habibie hilang sekejap.
Baca Juga: Publik Inggris Berang, Tuding Meghan Markle Jadikan Pemakaman Pangeran Philip Aksi Publisitas
Prof Sofian menegaskan bahwa BJ Habibie selalu berpesan bahwa negara yang menguasai teknologi akan menjadi digdaya.
"Kok bangsa ini tambah dungu, ya?" ucap Sofian.
Menanggapi hal ini, seorang pengamat hukum tata negara yakni Refly Harun menyampaikan pandangannya dalam YouTube Refly Harun berjudul “GURU BESAR UGM: KOK BANGSA INI TAMBAH DUNGU?!”.
Menurut Refly kalau BJ Habibie menyebut negara yang menguasai teknologi akan menjadi digdaya, maka Jokowi adalah negara yang mampu mengundang investasi.
"Kalau Presiden Jokowi adalah negara yang mampu mengundang investasi," ujar Refly sambil tertawa.
Baca Juga: Nathalie Holscher Ungkap Dulu Sulit Dekat dengan Putri Delina, Nathalie: Mukanya Jutek Banget!
Investasi memang penting untuk jangka pendek, namun riset dan teknologi juga penting karena itu untuk jangka panjang, menurut Relfy.
"Tetapi ini memang soal orientasi dan cara berpikir ya, investasi itu penting terutama jangka pendek saat ini, tapi ristek juga penting, karena itu (ristek) jangka panjang," ucapnya.
Refly menilai bahwa kondisi ini seperti zero sum game. Artinya, keuntungan yang dimiliki atau didapatkan oleh seorang pemain berasal dari kerugian yang dialami oleh pemain lainya.
Zero sum game merupakan istilah dalam ekonomi yang digunakan Refly.
"Jadi sebenarnya di sini seperti zero sum game, padahal harusnya tidak demikian, harusnya dua-duanya (Kemenristek dan Kemendikbud) bisa jalan," tandasnya.
Refly berpendapat, seharusnya jumlah kementerian itu tetap dan tidak perlu diubah dalam jangka waktu lama.
"Menurut saya, (hal ini) membuat kementerian itu didasarkan pada respons sesaat, padahal kita tau harusnya jumlah kementrian itu seharusnya sudah sangat fix dan tidak perlu di utak atik dalam jangka waktu yang lama," lanjutnya.
Karena dibutuhkan waktu yang lama untuk proses ini mengingat bangsa Indonesia sangat lambat jika terkait soal administrasi.
"Karena kalau diutak-atik, prosesnya itu lama karena kita tau bangsa kita sangat lamban dalam soal-soal yang sifatnya administratif," kata Refly.
"Jadi dengan peleburan dan pembentukan kementrian yang baru ini dari sisi administratif saja akan membutuhkan waktu berbulan-bulan," imbuhnya.
Seharusnya Jokowi dapat menggunakan lembaga lain jika tujuannya adalah menggenjot investasi.
"Kira-kira butuh enam bulan lebih, lalu apa yang diharapkan dari sisa waktu ini, kalau tujuannya sekedar menggenjot investasi, bukankah bisa memanfaatkan lembaga atau badan yang ada," ucapnya.***
