Network
GALAMEDIA – Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun menyoroti perihal kritis keras yang dilayangkan seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia kepada kementerian di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Refly Harun menegaskan bahwa sebaiknya kampus tidak digunakan sebagai tempat mencari dukungan pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
“Ketika ceramah di kampus UGM (Universitas Gadjah Mada) pernah saya sampaikan juga, waktu itu menjelang Pilpres 2019. Saya dengan tegas mengatakan sebaiknya kampus tidak dijadikan untuk dukung mendukung calon presiden (capres),” ujar Refly Harun yang dikutip Galamedia dari kanal Youtube Refly Harun, Kamis 22 April 2021.
Baca Juga: Drs. H. Yogie Usman, M.Si: Selamat Kepada Pasangan HM. Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan
Menurutnya, UGM merupakan backbone dari pemerintahan Presiden Jokowi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dahulunya pernah menjabat sebagai Rektor UGM.
Selain itu, Refly Harun juga mengaku miris dengan fenomena para ilmuwan khususnya bagi yang bergelar profesor yang ujung-ujungnya mengabdi kepada penguasa.
Menurutnya, hal tersebut dapat membuat mereka kehilangan independensinya untuk bersikap kritis kepada pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi berdasarkan keilmuan yang mereka miliki.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 22 April 2021: Andin Gagalkan Rencana Test DNA, Al Siapkan Rencana Baru
“Apalagi kalau dia pengajar ilmu sosial seperti politik dan hukum, maka makin terbatas untuk mengritik fenomena-fenomena yang ada di pemerintahan,” ungkap Refly Harun.
Refly Harun menyebut, objek ilmu sosial termasuk ilmu hukum tidak akan jauh dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah khususnya Presiden Jokowi.
