Network
Sebelumnya, pakar hukum UI, Sulistyowati Irianto mengaku geram dengan munculnya sebuah fenomena yang menunjukkan kesulitan para ilmuwan dari sebagian perguruan tinggi di Indonesia untuk membebaskan diri dari cengkraman rezim Presiden Jokowi.
Baca Juga: Seorang Pemuda Iseng Bakar Kayu Bekas Bangunan di Dalam Drum, Rumah Warga Padat Nyaris Terbakar
Menurutnya, fenomena tersebut dapat dilihat dari kinerja mereka yang semata-mata hanya mengejar gaji dan kekuasaan, walaupun keduanya harus diraih dengan tindakan yang tak terpuji.
Tidak hanya itu, fenomena tersebut dapat dibuktikan dengan sikap apatis atau diam para ilmuwan khususnya dosen dalam hal melayangkan kritik kepada rezim Presiden Jokowi.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh perubahan pada silabus yang telah dianggap baik menjadi bahasa program dari kementerian yang dinilai dapat membuat bodoh para ilmuwan khususnya para dosen.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Refly Harun merasa tidak heran melihat fenomena tersebut.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Marah Hingga Tunjuk-tunjuk Jaksa, Pakar Hukum: Karena yang Ditanyakan Itu Fakta
Pria yang kini menjabat sebagai pengajar program pasca sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengungkapkan bahwa kampus kerap dijadikan sebagai tempat untuk mencari dukungan terhadap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Menurutnya, fenomena tersebut dapat dibuktikan dengan masuknya Pratikno yang dulunya pernah menjabat sebagai Rektor UGM ke kabinet Indonesia Maju yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Di dalam kabinet tersebut, Pratikno menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Oleh karena itu, Refly Harun menegaskan bahwa fenomena tersebut dapat menghilangkan sisi independen dari para dosen khususnya dosen yang berada di ruang lingkup sosial untuk bersikap kritis kepada rezim Jokowi.
