Dirikan Partai Ummat, Gus Umar: Moeldoko Belajarlah dari Amien Rais, Bukan Malah Nyolong

- 1 Mei 2021, 15:56 WIB
Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar.
Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar. / /Instagram @umar_hasibuan75/

GALAMEDIA - Umar Hasibuan Tokoh Nahdlatul Ulama membandingkan perilaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan politisi Amien Rais.

Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar bahkan menyuruh KSP Moeldoko untuk belajar dari mantan Ketua MPR, Amien Rais.

Menurut Gus Umar, sikap Amien Rais sangatlah berani karena ia meninggalkan Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikannya.

Amien Rais kemudian membuat partai baru dengan nama Partai Ummat dan sudah diresmikan beberapa waktu lalh.

Partai Ummat direncanakan akan ikut andil dalam kontestati politik di Indonesia.

Baca Juga: Jabar Keluarkan Surat Edaran untuk Batasi Mobilitas Antardaerah

"Buat Mr Moeldoko belajarlah dari pak Amien Rais. Beliau buat partai baru bahkan meninggalkan partai yg ia dirikan demi martabatnya." tulis Umar Hasibuan di akun twitter @UmarHasibuan_75 dikutip Galamedia pada 1 Mei 2021.

Gus Umar lalu menuturkan bahwa seharusnya Moeldoko merasa malu dengan Amien Rais yang sudah senior tetapi masih berjuang untuk negaranya.

Ia kemudian mengatakan bahwa Moeldoko justru mencuri partai orang dan tidak mau membuat partai baru miliknya sendiri.

"Mustinya anda malu kpd pak Amien yg sdh sepuh msh berjuang. Anda masa’ Gak mau bikin partai malah mau nyolong partai orang. Mikir pak," tambah Gus Umar.

Baca Juga: Supaya Bia Bersaing Bersama Persib di Liga 1, Beckham Berjuang Naikkan Berat Badan

Sebelumnya diketahui bahwa Amien Rais baru saja mendirikan sebuah partai baru bernama Partai Ummat. Partai Ummat sendiri baru dideklarasikan pada 29 April 2021 lalu.

Sementara itu, KSP Moeldoko disebut merebut Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko diketahui telah melakukan kudeta, dan ia diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Namun, struktur kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit itu ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x