Network
GALAMEDIA – Ekonom Awalil Rizky turut menyoroti perihal data utang pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menembus angka Rp 6.074,56 triliun di akhir tahun 2020.
Berdasarkan data yang dirilis Kemenkeu pada Januari 2021, Awalil menyebut utang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut berada di posisi 36,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Deretan Pertanyaan Janggal Tes Kebangsaan Pegawai KPK: Dari Habib Rizieq Hingga Keyakinan
Awalil pun memperkirakan utang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut akan kembali membengkak di akhir tahun 2021.
Apabila kurs rupiah tetap stabil hingga pengujung tahun 2021, menurut Awalil, utang pemerintahan Presiden Jokowi akan menembus angka Rp 7.252 triliun.
Awalil menyebutkan utang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut berada di posisi 43,69 persen dari PDB.
Baca Juga: Alhamdulillah, Stok Pangan di Cimahi Jelang Idulfitri Dipastikan Mencukupi
“Rasio utang pemerintah akan 44 persen dari PDB pada akhir tahun nanti,” kata Awalil Rizky yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya @AwalilRizky, Selasa 4 Mei 2021.
Maka dari itu, Awalil meminta kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk senantiasa waspada dan berhati-hati dengan rasio utang yang telah dirilis oleh Kemenkeu.
Menanggapi hal tersebut, konsultan politik Renanda Bachtar mengaku terkejut dengan prediksi rasio utang tersebut.
Baca Juga: Novel Baswedan dan Pegawai KPK Lainnya Diduga Bakal Dipecat, Benny K Harman: Jokowi Melanggar Revolusi Mental!
Maka dari itu, Renanda meminta Presiden Jokowi untuk segera belajar pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penanganan masalah utang pemerintah.
Menurutnya, SBY telah berhasil menurunkan utang pemerintah Indonesia hingga menempati posisi 24 persen dari PDB di akhir masa jabatannya sebagai presiden.
“Terakhir di akhir kepemimpinan SBY sudah berhasil diturunkan menjadi sekitar 24%,” kata Renanda Bachtar yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @renandabachtar, Selasa (4 Mei 2021).
Baca Juga: KPK Dukung Penuh Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Hal tersebut, menurut Renanda, perlu dilakukan agar Indonesia tidak mengalami kebangkrutan seperti halnya di Yunani.
“Hati-hati, jika besar pasak daripada tiang bisa seperti kejadian di Yunani kemaren,” pungkas Renanda. ***
