Network
GALAMEDIA - Pengamat politik Rocky Gerung turut menyorot soal isu perbedaan pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
Sebelumnya disebutkan bahwa mencuatnya isu perbedaan pendapat gara-gara sunatnya THR ini semata-mata karena kas negara memang lagi kosong dan itu normal.
Sehingga Sri Mulyani memilih menyesuaikan dengan pemasukan suatu lembaga ke negara.
Baca Juga: Sedih Lebaran Masih di Masa Pandemi? Ini 6 Ucapan Hari Raya Idul Fitri yang Cocok untuk Keluarga dan Sahabat
Namun kata Rocky Gerung yang menjadi persoalan adalah THR, sedangkan sudah menjadi standard orang akan digunakan untuk apa dari THR itu.
"THR itu kan sudah standard orang mau beli apa dengan THR, sebetulnya kalau mau dikaitkan dengan pemberian THR lalu atas dasar itu departemen keuangan memilih mengunggulkan mereka, artinya dia mau merayakan lebaran lebih panjang dari ASN lain?," ujarnya seperti dikutip dari saluran YouTube miliknya Rocky Gerung Official Kamis, 6 Mei 2021.
Namun terlepas dari itu kata Rocky, isu penghematan anggaran itu menunjukkan kecurigaan. Sehingga dikatakan Golkar menilai ada yang tidak beres dengan pengelolaan keuangan.
Baca Juga: Menolak Lupa! Janji Jokowi Soal Penguatan KPK: Ini Masalah Komitmen, Jangan Ragu dan Basa-basi
Pada akhirnya, yang ,mencuat adalah isu politik, bukan isu akuntansi.
"Jadi isu politiknya lebih dahulu diucapkan daripada isu akuntansinya," kat Rocky.
Lebih lanjut ia menganalogikan bahwa kekacauan yang terjadi di istana dengan film The Godfather dimana ada kekacauan yang timbul karena adanya tidak saling percaya.
Pada akhirnya Rocky menilai Presiden Jokowi tidak mampu membedakan mana yang bisa dipercaya dan tidak. Sehingga persaingan di dalam kekuasaan semakin melebar dan politik dikelola secara oportunistik.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 6 Mei 2021: Kebenaran Terungkap! Dewa Bebas Tapi Mama Farah Usir Nana
"Ini pertanda keretakan itu tak bisa ditambal lagi dengan cara apapun karena udah masuk pada isu yang paling real," pungkasnya.
Sebelumnya, dugaan beda pendapat antara Jokowi dan Sri Mulyani itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ia menilai, pencairan THR ASN 2021 dilaksanakan melalui formulasi yang berbeda, antara PP dengan PMK.
"Ada perbedaan antara keinginan Presiden Jokowi di PP dengan PMK yang dibuat Sri Mulyani sebagai Menkeu. Saya tidak tahu apa motivasi Menkeu membuat formulasi yang berbeda. Ini jelas kontroversial," ujarnya Selasa, 4 Mei 2021.
Karenanya, ia menilai petisi yang disampaikan PNS tersebut sangat masuk akal dan rasional. Pasalnya, itu adalah suara hati dan suara batin para ASN yang merasa diperlakukan tidak adil lantaran hak mereka diatur dalam PP, namun diamputasi di PMK.
Baca Juga: Novel Baswedan Terancam Dipecat dari KPK, Ferdinand Hutahaean: Justru Akan Berdampak Baik
"Terlepas soal perjuangan mendapatkan haknya sebagai ASN. Petisi ini juga bagus supaya Presiden Jokowi tahu bahwa di kalangan ASN ada suara-suara yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Menkeu Sri Mulyani," terang dia.
Disisi lain, istana telah membantah isu yang bergulir terkait perbedaan pendapat antara Jokowi dengan Sri Mulyani ini.
"Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara presiden dengan menteri keuangan terkait THR ASN," ungkap Panutan S. Sulendrakusuma, Deputi III KSP dalam keterangan resmi, Rabu, 5 Mei 2021.***
