Network
Wakil Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin menyampaikan, percepatan penyusunan kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka ini amat penting, mengingat masa keberadaan TPAS Sari Mukti yang hanya bisa digunakan sampai tahun 2023.
Dengan demikian, sudah tidak ada lagi tempat pembuangan dan pemrosesan sampah untuk kawasan Bandung Raya. Apabila penyusunan kerjasama TPPAS Legok Nangka tidak segera direalisasikan, maka hal ini bisa mengakibatkan bencana sampah di kawasan Bandung Raya.
"Kami dari Pansus II memang fokus mengurus bagaimana percepatan Legok Nangka ini bisa kita segera realisasikan, karena Sarimukti kan terakhir tahun 2023 sudah akan ditutup. Makanya kita berinisiasi agar bagaimana semua kota/kabupaten yang bersinggungan ini bisa dalam kata sepakat. Terutama kaitannya dengan tipping fee dan volume sampah yang juga akan didistribusikan ke Legok Nangka,” tuturnya.
Terkait dengan Kota Cimahi sendiri, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkot Cimahi atas respon cepatnya terhadap pembahasan rencana kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka ini.
Disampaikan Faizin, Pemkot Cimahi sudah menyetujui beberapa hal teknis terkait perjanjian kerjasama penggunaan TPPAS Legok Nangka, termasuk soal besaran persentase tipping fee yang akan ditanggung renteng antara Pemkot Cimahi dan Pemprov Jabar.
“Pak Plt. (Wali Kota) Cimahi juga sudah memutuskan komitmen, kaitannya tipping fee juga sudah setuju yang disepakati 70% dari yang sudah direncanakan. Jadi ada 70% dari kota cimahi, 30% dari provinsi, itu yang sudah disepakati oleh Kota Cimahi,” papar Faizin.
Sebelum melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Cimahi, rombongan Pansus II DPRD Jabar telah mengunjungi Pemkot Bandung. Selanjutnya, Faizin mengaku akan berkeliling mengunjungi kota/kabupaten lainnya di Kawasan Bandung Raya dan sekitarnya yang akan memanfaatkan TPPAS Legok Nangka.
Baca Juga: Dilaksanakan di Tengah Pandemi Covid-19, Warga Berkebutuhan Khusus Antusias Sambut Si Moyan
"Kita baru keliling di Kota Bandung, Kota Cimahi, mudah-mudahan besok Kabupaten Bandung. Prinsipnya semuanya siap, tinggal tipping fee dan volume sampah yang akan dikirimkan, itu aja. Jadi tipping fee-nya ada yang masih ingin prosentasenya diturunkan. Yang sudah sepakat baru Kota Cmahi, kalau yang lain masih dalam proses. Namun, memang daerah harus segera memutuskan agar tahapan TPPAS Legok Nangka bisa terus jalan," jelasnya.
Apalagi, proses pra-qualifikasi lelang oleh Panitia Pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) TPPAS Regional Legok Nangka resmi sedang berjalan.
