Network
GALAMEDIA - Delegasi Indonesia banjir kritik di Tanah Air usai memberikan voting “No” dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Responsibility to Protect (R2P).
Sikap ini menjadi kontras di tengah sikap tegas Indonesia menentang kekerasan yang berlangsung di Palestina. Warganet pun ramai-ramai melayangkan kritik.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Kritik Keras Tanggapan Rocky Gerung soal Konflik Israel - Palestina
Imbas voting tadi, Indonesia disebut-sebut masuk daftar memalukan List of Shame.
Merespons hal tersebut, eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie turut angkat bicara.
Jimly mengatakan sebaiknya diplomasi Indonesia di PBB mempelajari dulu peta suara sebelum memutuskan untuk menolak dukungan atas resolusi tanggung jawab melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaaan.
Baca Juga: Benjamin Natanyahu Luluh, Israel - Palstina Sepakati Gencatan Senjata Setelah 11 Hari Pertempuran
"Mestinya sebelum memutuskan yes or no, tim diplomasi kemlu pelajari dulu peta suara, supaya tdk masuk List of Shame," cuitnya melalui akun Twitter miliknya, Jumat (21 Mei 2021).
Dijelaskan Jimly Indonesia harus memiliki prinsip guna memperjuangkan kepentingan nasional. Dia juga mengaku heran Indonesia memilih menolak R2P.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Balapan GP Italia di Sirkuit Mugello Akhir Pekan Mendatang
Jimly menambahkan paling tidak Indonesia bisa memilih abstain seandainya dukungan tidak bisa dilakukan.
"RI harus punya prinsip dlm sikap tapi baik jg mempertimbangkan semua utk kepentingan nasional. Kalau tdk mau yes, mungkin lebih tepat abstain," lanjutnya.
Sebelumnya dalam sidang PBB yang berlangsung pada 18 Mei lalu, 115 negara memilih Yes, 2 Abstain, dan 15 memilih No termasuk Indonesia.
Baca Juga: Chelsea dan Leicester Terancam Hukuman dari FA Gara-gara Ribut Antar Pemain
Menanggapi riuh kritik terutama dari warganet, Jubir Kemenlu, Teuku Faizasyah akhirnya memberikan klarifikasi mengapa delegasi Indonesia memilih No dalam resolusi pencegahan genosida PBB.
Ia mengatakan, "Resolusi ini lebih menyangkut penentuan apakah agenda ini akan dijadikan mata agenda tetap atau masih harus divoting tiap tahunnya seperti biasa di GC."
"Posisi Indonesia sesuai dinamika, hasil KTT 2005 mata agenda R2P cukup masuk di bawah agenda follow up to the 2005 summit," tutup Faizasyah, Kamis (20 Mei 2021).***
