Network
GALAMEDIA - Ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Indra Perwira, mengkritik langkah yang diambil Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sebelumnya, ICW menyurati Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Prabowo, menarik Ketua KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri.
Dalam keterangan persnya, Perwira mengatakan surat ICW itu dinilai tidak sinkron dengan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.
Pada UU Nomor 30/2002 itu jelas menyebutkan pimpinan KPK dipilih DPR berdasarkan calon usulan presiden, yang sudah melalui panitia seleksi (pansel) pemilihan.
Baca Juga: Mengejutkan! Puan Maharani Jauh Ungguli Sandiaga dan AHY, Jadi Kandidat Terkuat di Bursa Cawapres
"Pemilihan ketua KPK ini kan sudah diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR secara terbuka. Ada panitia seleksinya juga," kata dia, Rabu, 26 Mei 2021.
"Jadi tidak bisa minta pemberhentiannya ke kepala Kepolisian Indonesia yang jelas-jelas tidak sinkron dan tidak punya wewenang," lanjut Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu.
Ia menjelaskan, Kapolri tidak punya wewenang terhadap KPK seperti permintaan dalam dari surat yang dikirim ICW itu.
"Apapun itu, Firli itu ketua lembaga yang berbeda dengan Kepolisian Indonesia yang sama-sama lembaga pemerintahan. KPK itu bukan underbow-nya kepala Kepolisian Indonesia dan merupakan dua lembaga yang terpisah," terangnya, dikutip dari Antara.
