Network
“Kalau jawabannya mengutamakan agama sebagai Abdi Negara. Agama yang mana, madzab yang mana? Bagaimana bisa bekerja sama dalam tim yang agamanya berbeda, atau melayani kepentingan publik yang beragam?” pungkasnya.
Lalu ia menjelaskan, di publik yang lebih mengikat itu nilai Pancasila, berbeda dengan hukum agama.
“Makanya kalau di saat shalat dzuhur, tidak shalat pun kita tidak dipenjara meskipun wajib hukumnya dalam agama,” tuturnya.
Selain menyoroti pertanyaan pilihan itu, ia juga menyoroti pertanyaan tentang Jilbab dan Doa Qunut Sholat Subuh.
Menurut Sumantri, kedua pertanyaan tersebut sudah lewat batas. “Menurut saya sih offside kalau betul ada urusan jilbab dan qunut,” ucapnya.
Seperti diketahui TWK yang digelar KPK menuai pro kontra dari banyak pihak karena pertanyaan yang dilontarkan sangat tidak masuk akal bahkan tidak ada hubungannya dengan kepegawaian. ***
