Network
GALAMEDIA - Ceramah keagamaan di berbagai daerah masih sering menyinggung tentang wacana pendirian negara Islam atau negara khilafah.
Pandangan itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saat memberikan sambutan dalam acara Bedah Buku "Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan", secara daring dari Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.
"Hal ini menjadi penting ketika dalam ceramah-ceramah keagamaan kini masih sering diselipi dengan wacana-wacana tentang pendirian negara Islam atau negara khilafah, walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema itu kini sudah tidak aktif lagi," tutur wapres.
Baca Juga: DPR Minta Publik Tenang Soal Dana Haji, Musni Umar: Sulit, Sebaiknya Diaudit oleh Akuntan Publik!
Penolakan terhadap Pancasila serta penggunaan kekerasan atau teror berkedok jihad untuk perwujudan negara khilafah, lanjut Ma'ruf Amin, sampai saat ini masih saja terjadi.
Ideologi perjuangan intoleran dan kekerasan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transnasional yang disebabkan oleh pemahaman tekstual terhadap Alquran.
"Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Al Quran dan hadits secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal," terang Ma'ruf Amin dikutip dari Antara.
Bahkan, lanjut wapres, sebagian dari mereka bersikap ekstrem dan menganggap kelompok masyarakat lain, yang berbeda pandangan dengan mereka, sebagai kaum kafir.
Padahal, perdebatan tentang Islam dan negara Indonesia sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa, yang sebagian besar di antara mereka ialah tokoh Islam dan ulama.
"Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh bapak pendiri (founding father) negara ini, yang di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam," tegasnya.
Baca Juga: Pecinta Ceker Wajib Tahu! 5 Manfaat Ceker, Salah Satunya Mencegah Penuaan Kulit
Oleh karena itu, terhadap adanya unsur khilafah dalam ceramah agama tersebut, Wapres menegaskan masyarakat harus memiliki pemahaman moderat dalam hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat," pungkas Ma'ruf Amin.***
