Network
GALAMEDIA – Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman kembali menyoroti kebijakan terbaru dari pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Diketahui, melalui kebijakan baru tersebut, pemerintah disebut akan mengenakan PPN terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) dan hasil pertambangan (pengeboran) yang diambil langsung dari sumbernya. Selain itu sektor kesehatan dan sekolah juga akan dikenakan PPN ini.
Kebijakan tersebut akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengenaan pajak itu nantinya diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6.
Baca Juga: Keren, Ninja ZX-10R Hadir di Indonesia untuk Manjakan Pengendaranya, Ini Harganya
Dalam draf tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Sehingga, barang tersebut akan dikenakan PPN yang berlaku nantinya.
Taufiqurrahman menuturkan, jika rencana penerapan PPN terhadap sembako, kesehatan, dan sekolah direalisasikan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dinilai memeras rakyat.
Selain dianggap memeras rakyat, ia menilai kebijakan PPN dari Sri Mulyani sangat kejam karena tertuju ke kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Baca Juga: Terungkap! Ini Ternyata Alasan Nama Euro 2020 Tak Berubah Meski Digelar Tahun 2021
Lebih jauh ia menyinggung utang Indonesia kepada pihak asing yang sudah ribuan triliun.
“Percuma saja kita berutang ribuan triliun kepada asing jika ujung-ujungnya rakyat yang diperas,” katanya dalam keterangan dilansir melalui berbagai sumber, Jumat, 11 Juni 2021.
Tak sampai di situ, Taufiqurrahman juga mengingatkan Sri Mulyani bahwa saat ini rakyat sedang mengalami kesulitan dan jangan malah semakin diperas dengan kebijakan PPN.
Pengurus DPP Partai Demokrat ini kemudian memberikan usulannya, apabila ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan PPN atau besaran persentase pajaknya yang ditambah melainkan pendapatan masyarakat distimulus untuk bertambah.
“Agar sumbangsih rakyat untuk negara lebih banyak,” ungkapnya menyarankan.
Taufiqurrahman juga mengaku sangat menentang dan tidak setuju atas rencana ini. Hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya @Taufiq_PD_DK hari ini, Jumat, 11 Juni 2021.
“Sy menentang dan sangat tidak setuju atas rencana ini, silakan pemerintah cari jalan lain untuk nambah pendapatan negara, jangan rakyat yg jadi perahan,” tulisnya. ***
