Network
SKB tersebut, kata Fadli Zon, diteken sebelum terjadi kasus besar di Indonesia dan di India.
“SKB itu diteken sebelum terjadi mudik, lonjakan kasus di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara, ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan, serta lonjakan kasus-kasus lainnya di tanah air yang terjadi dalam satu bulan terakhir,” sambungnya.
Baca Juga: Kamp Rohingya di India Terbakar Hebat, 55 Tempat Penampungan Menjadi Abu
Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan, tidak aktual jika membuat keputusan bedasarkan kejadian lalu.
“Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual,” terang dia.
Alasan kedua yakni terkait proses vaksinasi yang belum sepenuhnya dilakukan terhadap tenaga pendidik dan peserta didik.
“Kedua, hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak kita bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19,” ungkap Fadli Zon.
Dengan capaian yang menurut Fadli Zon rendah, maka ceroboh sekali pemerintah berani membuka PTM.
Baca Juga: Hukuman Jaksa Pinangki 'Didiskon' jadi 4 Tahun Penjara, Dinilai Wanita yang Harus Mendapat Perhatian
“Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini,” ujarnya lagi.
