Network
GALAMEDIA – Pemerintah berharap seluruh sekolah di Indonesia dapat menggelar pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru 2021-2022, yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang.
Menanggapi rencana pemerintah untuk membuka sekolah di tengah kondisi pandemi Covid-19, politisi partai Gerindra, Fadli Zon membuat beberapa cuitan melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon hari ini, Senin, 14 Juni 2021.
Menurut nya, rencana pemerintah membuka Pembelanjaran Tatap Muka (PTM) adalah keputusan tergesa-gesa, beresiko bahkan berbahaya.
“Rencana pemerintah membuka opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko dan berbahaya,” tulisnya.
Keputusan tersebut, kata dia, tidak melihat fakta Indonesia yang belum bisa mengendalikan pandemi.
Baca Juga: Polemik Tenaga Kerja Lokal Soal Bahasa Mandarin, Said Didu Tantang Pemerintah: Berikutnya Apa Lagi?
“Keputusan itu mengingkari fakta bahwa saat ini kita sebenarnya masih belum bisa mengendalikan pandemi. Bahkan minggu pertama hingga ketiga Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat,” katanya.
Fadli Zon kemudian mengungkap beberapa alasan mengapa rencana ini perlu ditunda.
“Ada beberapa alasan kenapa rencana tersebut seharusnya ditunda. Pertama, basis keputusan ini adlh SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, yg ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 lalu,” tutur dia.
SKB tersebut, kata Fadli Zon, diteken sebelum terjadi kasus besar di Indonesia dan di India.
“SKB itu diteken sebelum terjadi mudik, lonjakan kasus di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara, ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan, serta lonjakan kasus-kasus lainnya di tanah air yang terjadi dalam satu bulan terakhir,” sambungnya.
Baca Juga: Kamp Rohingya di India Terbakar Hebat, 55 Tempat Penampungan Menjadi Abu
Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan, tidak aktual jika membuat keputusan bedasarkan kejadian lalu.
“Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual,” terang dia.
Alasan kedua yakni terkait proses vaksinasi yang belum sepenuhnya dilakukan terhadap tenaga pendidik dan peserta didik.
“Kedua, hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak kita bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19,” ungkap Fadli Zon.
Dengan capaian yang menurut Fadli Zon rendah, maka ceroboh sekali pemerintah berani membuka PTM.
Baca Juga: Hukuman Jaksa Pinangki 'Didiskon' jadi 4 Tahun Penjara, Dinilai Wanita yang Harus Mendapat Perhatian
“Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini,” ujarnya lagi.
Pada akhir cuitannya, Fadli Zon kembali menegaskan, membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan membahayakan.
“Jadi, kebijakan membuka opsi PTM pada bulan Juli nanti adalah kebijakan yang membahayakan. Saya sangat menyesalkan kenapa kebijakan itu terus-menerus digaungkan Pemerintah di tengah situasi masih tingginya risiko penyebaran Covid-19 di kluster sekolah,” tandasnya. ***
