Network
GALAMEDIA - Baru-baru ini mantan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono heran mengapa kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako sampai diributkan.
Melalui akun Twitter pribadinya @bumnbersatu, dirinya menyebutkan bahwa tidak masalah jika nanti pemerintah menerapkan PPN terhadap sembako.
Terlebih pemerintah telah memberikan berbagai jenis Bantuan Sosial (Bansos).
Baca Juga: Markis Kido Tutup Usia, Berikut Deretan Prestasi yang Diraih Kido Selama Aktif jadi Atlet Badminton
“Tidak masalah PPN sembako diterapkan, sebab ada Bansos pemerintah kepada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai , Bantuan Sosial Tunai,” ucap Arief Poyuono dilansir Galamedia dari akun Twitter @bumnbersatu pada Selasa, 15 Juni 2021.
Lebih lanjut, Arief Poyuono menjelaskan bahwa pajak tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga kebijakan pemerintah tersebut harus ada dukungan dari masyarakat.
"Yang penting pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi harus kita dukung PPN sembako @jokowi,” ujar Arief Poyuono.
Baca Juga: Terkonfirmasi Positif Covid-19, Bunga Citra Lestari Putuskan Jalani Isolasi Mandiri
Dalam unggahan lainnya, Arief Poyuono menjelaskan bahwa pajak sembako tersebut nantinya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu.
“PPN sembako itu sebagai bentuk subsidi silang dari masyarakat yang mampu kepada yang tidak mampu,” ucap Arief Poyuono.
Selain itu, Arief Poyuono juga menyampaikan bahwa dengan adanya Pajak sembako, hal tersebut juga dapat berdampak positif terhadap petani lokal.
Baca Juga: Isu PPN Kian Liar dan Meresahkan, Anak Buah Sri Mulyani Turun Tangan!
“Sembako kita itu sebagian besar impor, jadi dengan PPN sembako harga sembako impor jadi mahal dan sembako lokal jadi bisa membantu petani penghasil sembako,” ujar Arief Poyuono.
Dengan alasan tersebut, dirinya heran mengapa kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPN terhadap sembako bisa sampai dipersoalkan.
Lantas, Arief Poyuono menyebut pihak yang menolak kebijakan pemerintah tersebut tidak paham ekonomi.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Saksi: Kenal di Komunitas Motor
“Aku yakin yang menolak (protes) PPN sembako engga paham ekonomi,” ucapnya.
Seperti diketahui, rencana pemerintah untuk menarik pajak terhadap komoditas sembako kini tengah ramai disorot banyak pihak.
Rencana tersebut diketahui tertuang dalam draf Revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Baca Juga: Copa America: Gol Indah Messi Tak Sanggup Bawa Argentina Kalahkan Chili
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyayangkan draf Revisi UU KUP tersebut dapat bocor dan tersebar luas ke publik.
Pasalnya, Sri Mulyani menyebut bahwa rencana pemungutan pajak terhadap sembako ini bersifat internal.
"Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, karena memang sudah dikirim kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-potong,” ucap Sri Mulyani.***
