Network
"Sebagai negeri yang kaya dengan sumberdaya, negara dengan ideologi tertentu ingin menguasai negeri ini," ujarnya.
Chriswanto menuturkan bahwa ideologi yang sifatnya transnasionalisme seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, hingga pan Islamisme, tak henti-henti berebut pengaruh di tanah air. Kehadirannya, bisa dalam bentuk perdagangan dan investasi internasional, hingga masuk dalam dunia politik.
"Inilah pentingnya memupuk sosio-nasionalisme dan wawasan kebangsaan, untuk menjaga keutuhan NKRI sebagaimana cita-cita pendiri bangsa," terangnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa terkait ideologi transnasional seperti kekhilafahan, yang menegaskan berbeda-beda adalah sunnatullah, atau kehendak Allah.
"Berbangsa-bangsa itu boleh, sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al Hujurat Ayat 13. Artinya, menjadikan bangsa-bangsa menjadi satu ideologi tidak tepat, justru bakal memunculkan anggapan anggapan diri mereka yang terbaik atau chauvinisme," tuturnya.
Menurutnya bila NKRI diganti dengan bentuk pan Islamisme atau yang lebih dikenal dengan khilafah, justru bertentangan dengan sunnatullah.
"Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI merupakan bentuk final perjuangan umat Islam di Indonesia untuk mendirikan sebuah negara-bangsa," jelasnya yang juga merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
Ia memaparkan, dalam perspektif agama, sebagian kelompok-kelompok umat Islam mengartikan Surat Al Baqarah ayat 208, untuk membenarkan berdirinya negara Islam.
"Mereka mengartikan masuklah kamu sekalian ke dalam negara Islam secara totalitas. Padahal kosa kata al-silmi, bukan berarti negara Islam tapi perdamaian," ujarnya.
