Network
Namun perlu digarisbawahi, kondisi rata-rata BUMN Infrastruktur seperti PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Waskita Karya sudah memberikan Red Alert dari sisi risiko neraca laporan keuangan.
Bahkan nampaknya perusahaan itu juga memiliki kesulitan likuiditas. Indikatornya, kata Fuad, mudah saja. Saat ini, banyak sekali supplier BUMN Karya yang mengeluh dan berteriak tidak jelas kapan dibayar, bahkan ada yang sampai mengajukan gugatan PKPU.
Baca Juga: 27 Kota dan Kabupaten di Jabar Didorong Terapkan PPKM Darurat
"Padahal kita tahu para supplier ini kebanyakan pelaku UMKM yang harusnya turut diperhatikan pemerintah. Pemerintah harus memikirkan bagaimana solusi atas hal tersebut, jika harus melakukan penyehatan keuangan harus jelas bentuk dukungan dan bagaimana timeline penyehatanya," tuturnya.
"Jangan sampai BUMN infrastruktur keburu ambruk, alih-alih melakukan recovery, malah berujung likuidiasi dan pada akhirnya rencana recovery plan melalui infrastruktur yang dicanangkan tidak dapat tercapai," terangnya.
Fuad mengingatkan jangan sampai BUMN Karya nantinya akan melalukan pensiun dini kepada karyawannya jangan sampai ini terjadi.
Ia juga mengingatkan kembali agar pemerintah konsisten menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Jadi jangan sampai ketidakoptimalan penanganan pandemi, pengelolaan utang negara dan pengelolaan BUMN menyebabkan rakyat harus kembali menjadi korban," tambahnya.***
