Network
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halal-nya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19," tutur BEM Unnes.
Sementara terkait kritikan terhadap Puan Maharani, BEM Unnes menyatakan, sebagai Ketua DPR RI, Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi.
Baca Juga: Sentil Puan Maharani dan Ganjar Pranowo? Fahri Hamzah kepada Para Capres: Jangan Bertengkar!
Namunbeberapa kali DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga UU Omnibus Law.
"Puan Maharani merupakan simbol DPR RI. Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," jelas BEM Unnes.
BEM Unnes pun kembali mengeritik keras Presiden Jokowi hingga menyebutnya kurang becus dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.
View this post on Instagram
"Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tulis BEM Unnes.
"Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," pungkasnya.***
