Network
GALAMEDIA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan serah terima jabatan secara virtual dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Selasa 6 Juli 2021.
Acara tersebut merupakan kegiatan serah terima jabatan pertama kali dengan penggunaan TTE di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.
Kendati dalam situasi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pelayanan dan administrasi pemerintah harus tetap prima. Salah satunya dengan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca Juga: Sebut Jokowi Kurang Becus, BEM Unnes Beri Gelar kepada Ma'ruf Amin dan Puan Maharani
Penerbitan Sertifikat Elektronik (SE) dan penggunaan TTE merupakan salah satu upaya akselerasi penggunaan SPBE di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar.
Acara dibuka dengan laporan serah terima jabatan oleh Sekretaris Diskominfo Jabar Gilang Sailendra. Lalu dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Pejabat Pengawas Alih Tugas Rizki Hustiniasari serta perwakilan Pejabat Pengawas Promosi Bambang Indra Rachmawan yang diakhiri sambutan Kepala Diskominfo Jabar Setiaji.
“Apresiasi untuk kegiatan serah terima jabatan ini, karena ini merupakan acara sertijab yang inovatif, ya. Kita akan melakukan tanda tangan serah terima dengan menggunakan TTE. Selamat juga untuk empat rekan kita yang akan mengemban tugas baru,” kata Setiaji.
Baca Juga: Kolaborasi Jabar-Danone Indonesia Tangani Stunting di Tengah Pandemi
Menurut Setiaji tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan TTE atau layanan administrasi secara online. Penggunaan TTE memiliki fungsi dan manfaat seperti kemudahan akses dokumen, efisiensi waktu dan ruang, lebih aman dari pemalsuan, serta perlindungan keaslian.
Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata oleh Kepala Diskominfo Jabar Setiaji dan Kepala Bidang Aplikasi Informatika Purnomo Yustianto kepada Rizki Hustiniasari yang melanjutkan pengabdiannya sebagai Kepala Subbidang Data dan Informasi pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah.***
