Network
GALAMEDIA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, target penurunan mobilitas masyarakat pada PPKM darurat, masih belum tercapai. Mengingat penurunan mobilitas masyarakat masih di angka 17 persen, dari target 30 persen.
"Ini masih di angka 17 persen, maka kita terus berkoordinasi dan kedepannya akan banyak penyekatan-penyekatan, penindakan-penindakan, termasuk tipiring, untuk mengurangi mobilitas," ungkapnya pada jumpa pers virtual terkait Rapat Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah, Selasa, 6 Juli 2021.
Menurutnya, masih kurangnya pemahaman akan kritikal dan essensial, membuat masih banyak warga yang melakukan pelanggaran dan memaksakan mobilitas. Termasuk kantor dan industri yang tetap buka, walaupun tidak masuk kategori tersebut.
Baca Juga: Warga Cimahi Diimbau Manfaatkan RPH Saat Menyembelih Hewan Kurban
"Kita menindak mereka yang tidak melaksanakan WFH 100 persen, termasuk industri yang membandel," ujar pria yang akrab disapa Emil itu.
Dikatakannya terkait fitur obat gratis dan e-konsultasi yang ada di Pikobar, sudah dimanfaatkan oleh ribuan warga Jawa Barat. Terlebih ada 10 dokter yang ditugaskan untuk melayani konsultasi tersebut.
Selain itu, dalam minggu ini, pihaknya mewajibkan rumah sakit menaikan kepasitas tempat tidur dari 40 persen ke 60 persen.
Lebih jauh, ketika kapasitas 60 persen penuh, maka gedung-gedung negara, hotel dan apartemen akan dijadikan sebagai pusat pemulihan.
Baca Juga: Tempat Pijat di Bandung Digerebek, Puluhan Terapis dan Konsumen Langsung Diamankan
