Network
Sofyan menyebutkan, apabila pemotongan dilakukan di luar RPH Pemerintah, karena RPH yang dimiliki pemerintah mempunyai keterbatasan, maka pelaksanaan pemotongan hewan kurban harus menerapkan beberapa ketentuan.
"Masjid atau Ponpes atau Yayasan yang bermaksud menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, wajib mengajukan surat rekomendasi penyembelihan hewan kurban di luar RPH serta membuat Pernyataan bersedia melaksanakan protokol kesehatan 5M," ucapnya.
Prokes yang dimaksud, lanjut Sofyan, adalah menjaga jarak yang aman, hanya petugas dan panitia yang boleh hadir, dilaksanakan di titik tertentu, ternak diantar hanya oleh DKM, ternak disembelih dan karkas dibawa kembali oleh DKM.
Selanjutnya, karkas hewan kurban direcah, dikemas dan dibagikan oleh DKM dan panitia penyelenggara ke rumah-rumah untuk menghindarkan kerumunan.
Sofyan juga menuturkan, bahwa surat rekomendasi penyembelihan Hewan kurban akan diterbitkan oleh Kepala Dinas dan bisa diperoleh melalui Kepala UPT Wilayah Kecamatan setempat.
Baca Juga: Edi Tak Pernah Dapat Pemberitahuan, Tiba-tiba Harus Membayar Denda Ratusan Ribu Rupiah
"Pembagian daging kurban atau gantingan kepada penerima yang berhak sebaiknya dilakukan dalam waktu enam jam sesudah penyembelihan. Jeroan dan daging dikemas terpisah, menggunakan plastik bening untuk keamanan pangan," sarannya.
Sofyan berharap, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masa pandemi tahun 2021 ini berlangsung khidmat, dengan mengedepankan unsur Ihsan dan kesejahteraan hewan kurban, serta menghasilkan PAH (pangan asal hewan) yang Aman, Sehat Utuh dan Halal dengan tetap memastikan dijalankannya protokol kesehatan 5M di seluruh kalangan masyarakat.
Kepada seluruh lapisan masyarakat, ia pun mengajak untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Ibadah kurban yang sesuai dengan protokol kesehatan.
"Semoga Ibadah Kurban 1442 H Tahun 2021 di Kabupaten Garut terselenggara dengan aman dan kondusif sehingga penyebaran wabah pandemi dapat dikendalikan," katanya.***
